Guru Geografi: Kewarganegaraan - Blog Guru Geografi Gaul
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan

Minggu, Desember 6

Faktor Pendorong dan Penghambat Integrasi Nasional

Faktor Pendorong dan Penghambat Integrasi Nasional

Indonesia adalah negara besar baik dari sisi luas maupun populasi penduduknya. Kergaman Indonesia dari sisi sosial menjadi suatu berkah namun bisa juga menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa.

Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah suatu landasan paten untuk mencapai kesatuan nasional dalam keberagaman.

Integrasi nasional terbentuk karena adanya faktor pendorong dan penghambat. Berikut ini faktor-faktor tersebut.
Integrasi nasional dibangun dari kerelaan hati


1. Faktor pendorong integrasi nasional
a. Faktor sejarah bangsa terkait penjajahan yang mengakibatkan rasa senasib dan seperjuangan dalam melawan penjajahan.
b. Keinginan kuat untuk bersatu seperti ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan cikal bakal lahirnya bangsa dan negara Indonesia merdeka.
c. Rasa cinta tanah air di semua kalangan masyarakat sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan.
d. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dibuktikan dengan perjuangan para pahlawan di medan perang hingga gugur.
e. Konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi, Pancasila, UUD 45, bendera merah putih, lagu Indonesia raya dan bahasa persatuan Indonesia. Konsensus nasional dibangun dari kerelaan hari para founding father dalam mewujudkan visi Indonesia merdeka.

2. Faktor penghambat integrasi nasional
a. Masyarakat Indonesia yang beranekaragam suku, bahasa, etnik, daerah, agama membuat perbedaan pandangan yang bisa menghambat persatuan.
b. Luasnya wilayah Indonesia dan dipisahkan lautan membuat distribusi keadilan terhambat oleh bentnag geografis.
c. Kemungkinan ancaman, tantangan, gangguan dari pihak luar seperti negara-negara yang tidak suka Indonesia berjaya.
d. Gerakan separatisme masih marak terjadi di beberapa wilayah terutama Aceh, Sulawesi, Maluku dan Papua.
e. Konflik SARA akibat berita hoax di media sosial yang semakin marak.
f. Paham etnosentrisme dari beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budaya sendiri dan menganggap rendah budaya suku lain.

Terwujudnya intergrasi nasional memerlukan kerja sama semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Perilaku yng perlu ditanamkan agar integrasi nasional tetap terjaga adalah:
1. menghormati ras, agama, budaya, suku bangsa orang lain.
2. menghormati perbedaan pendapat.
3. memberikan pertolongan kepada siapa saja tanpa pandang SARA.
4. tidak mengejek orang lain berdasarkan SARA.
5. menghormati ibadah umat agama lain.

Selasa, September 1

Makna Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Makna Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai ideologi sakral negara yang disepakati oleh para founding father negara.

Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini memberikan sifat khas bagi negara Indonesia yang majemuk ini.

Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjabarkan bahwa negara Indonesia bukan tipikal negara sekuler dan juga bukan negara agama tertentu.

Negara Indonesia mengakui Tuhan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yatu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

Negara Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi manusia sebagai pribadi dengan segala hak dan kewajibannya.

Negara tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME karena setiap orang punya keyakinan masing-masing. Maka negara dalam hal ini menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya.

Kebebasan beragama adalah saah satu hak asasi paling dasar karena langsung bersumber pada martabat manusia sebagai pribadi dan mahluk Tuhan.
Makna Ketuhanan Yang Maha Esa
Hak ini bukan pemberian negara dan bukan dari golongan tertentu namun menjadi hak pribadi seseorang yang merupakan tanggung jawabnya sendiri.
1. Tuhan adalah sebab utama (causa prima) dari segala sesuatu di alam semesta ini.
2. Ketakwaan kepada Tuhan YME diwujudkan dengan menjalankan semua perintahNya dan menjauhi semua laranganNya.
3. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya  masing-masing.
4. Warga Negara Indonesia dilarang menlakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti Ketuhanan dan anti kehidupan beragama.
5. Kehidupan berlandasarkan toleransi sesama umat dan antar umat beragama mutlak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Nilai-nilai Hukum Tuhan adalah sumber bahan dan sumber nilai hukum positif Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Ketuhanan harus benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat baik elite politik maupun rakyat pada umumnya.

Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan sehingga mutlak dihukum dan dilenyapkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Minggu, Agustus 30

Pengertian Ruang Lingkup Wilayah Negara Indonesia

Pengertian Ruang Lingkup Wilayah Negara Indonesia

Sebuah negara tentu harus memiliki wilayah sehingga bisa melakukan suatu kegiatan pemerintahan baik ke dalam maupun ke luar.

Ruang lingkup wilayah negara adalah satu kesatuan suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara pastinya memiliki wilayah.

Dalam ruang lingkup wilayah negara, kita tidak hanya bicara daratan tapi juga perairan dan ruang udara diatasnya.

Baca juga: Rangkuman bab dinamika atmosfer

Wilayah daratan dan wilayah ruang udara pasti dimiliki oleh setiap negara namun tidak dengan perairan. Hanya beberapa negara saja yang punya hak wilayah perairan.

Indonesia beruntung karena mejadi salah satu negara yang memiliki kekuasaan laut atau perairan. Contoh negara yang tidak punya laut adalah Luxembourg, Swiss dan Mongolia.

Berikut ini ruang lingkup wilayah negara secara rinci:
1. Wilayah daratan 
Wilayah daratan diartikan sebagai suatu bagian daratan di permukaan bumi yang menjadi tempat bermukim dan berdiam warga negara atau penduduk negara. Ruang lingkup daratan ini mencakup permukaan tanah di daratan dan tanah di bawah daratan tersebut.

Daratan Indonesia tersusun atas pulau-pulau yang berderet dari Aceh sampai Papua. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut sempit.

Kantor kedutaan Indonesia di Beijing
2. Wilayah perairan
Wilayah perairan adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Dalam Pasal 1 Ayat 4 UU No 6 tahun 1996 menjelaskan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan di dalamnya.

Wilayah laut teritorial Indonesia diantaranya Laut Jawa, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Arafuru dan lainnya.

3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya
Wilayah negara juga terkait dengan dasar laut dan tanah di bawah perairan. Hal ini berarti suatu negara punya hak kedaulatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di bawah laut untuk kepentingan hajat hidup masyarakat.

4. Wilayah ruang angkasa
Wilayah ruang udara atau angkasa adalah bagian wilayah negara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan diatas permukaan wilayah perairan.

Selain 4 wilayah diatas, ada juga istilah wilayah ekstrateritorial negara. Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah suatu negara. Contohnya adalah wilayah kedutaan negara di luar negeri.

Baca juga: Pengertian kota menurut ahli geografi

Rabu, Januari 15

Ciri Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Ciri Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia saat ini yang berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Provinsi DKI Jakarta dengan kedudukan sebagai ibukota negara memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945.

Kini mengenal Jakarta adalah sebuah kota megapolitan dengan segudang sejarah dan masalah yang kini semakin menumpuk seiring bertambahnya penduduk karena urbanisasi yang tinggi. 

Tahukah kamu bahwa DKI Jakarta memiliki perbedaan dalam penyelenggaraan pemerintahannya?. 

Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom yang bekedudukan sebagai ibukota perlu diberikan tugas khusus, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Mengacu pada UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota NKRI maka Propinsi ini memiliki beberapa hal khusus yaitu:
Jakarta kota yang tak pernah tidur
1. Provinsi DKI Jakarta bekedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
4. Penyelenggaraan pemerintaahn Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
6. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang,
7. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan besama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Senin, November 25

Kewarganegaraan: Nilai Subjektif dan Objektif Pancasila

Kewarganegaraan: Nilai Subjektif dan Objektif Pancasila

Indonesia punya ideologi maha sakti yang bernama Pancasila. Secara teori memang sakti sih, coba kita telusuri secara mendalam.

Pancasila pada hakikatnya adalah suatu sistem maka setiap bagian-bagiannya merupakan saling berhubungan, saling bekerja untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan adalah suatu kesatuan utuh. 

Dengan demikian sila-sila dalam Pancasila adalah satu kesatuan yang terkoneksi satu sama lain.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia dan menjadi pedoman dasar dalam bernegara. Pendiri bangsa telah merumuskan satu dasar negara yang sangat luhur dan menjadikan Indonesia sebuah negara yang kuat, aman, damai ditengah heterogenitas budaya dan etnik.

Satu sila ke sila lainnya tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan, bekerjasama mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila memiliki nilai subjektif dan nilai objektif. 

Nilai subjektif Pancasila artinya nilai-nilai tersebut adalah hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Berikut rincian nilai subjektif Pancasila:
1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
3. Nilai-nilai Pancasila mengandung tujuah nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indoesia.
Pancasila sumber hukum utama Indonesia
Sementara nilai objektif Pancasila artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai-nilai objektif Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal.
2. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia lain dan antara manusia dengan lingkungannya.
3. Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental, tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau bada kecuali pembentuk negara yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada.
4. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 artinya membubarkan negara Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai pada hakikatnya merupakan penegasan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. 

Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila adalah landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Senin, September 2

Pengertian Negara Theokrasi Langsung dan Tidak Langsung

Pengertian Negara Theokrasi Langsung dan Tidak Langsung

Hubungan negara dengan agama menurut paham Theokrasi bahwasannya antara neagra dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. 

Negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam bermasyarakat, bangsa dan negara didasarkan pada firman Tuhan.

Jadi agama menguasai masyarakat politis. Dalam praktik kenegaraan terdapat dua macam pengertian negara theokrasi yaitu negara theokrasi langsung dan negara theokrasi tidak langsung. Simak perbedaan keduanya di bawah ini.

1. Negara Theokrasi Langsung
Dalam sistem negara theokrasi langsung itu kekuasaan adalah langsung berasal dari Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan yang memerintah adalah Tuhan. 

Dalam sejarah Perang Dunia II rakyat Jepang rela mati berperang demi kaisarnya karena menurut kepercayaan mereka, kaisar adalah anak Tuhan.

Negara Tibet dimana pernah menjadi perebutan kekuasaan antara Pancen lama dengan Dalai Lama adalah sebagai contoh penjelmaan ototritas Tuhan dalam negara dunia. 

Doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran berkembang dalam negara theokrasi langsung sebagai upaya untuk memperkuat dan menyakinkan rakyat terhadap kekuasaan Tuhan dalam negara.

Dalam sistem negara yang demikian maka agama menyatu dalam negara, jadi semua sendi kehidupan politik, bernegara, norma dan lainnya adalah otoritas langsung dari Tuhan melalui wahyu.
Sistem negara theokrasi langsung
2. Negara Theokrasi Tidak Langsung
Beda halnya dengan sistem theokrasi langsung, negara theokrasi tidak langsung bukan Tuhan sendiri yang memerintah negara melainkan Kepala Negara atau Raja yang punya otoritas atas nama Tuhan. 

Kepala Negara atau Raja memerintah negara atas kehendak Tuhan. Dalam sejarah kenegaraan Belanda, raj amengemban tugas suci yaitu kekuasan merupakan amanat dari Tuhan (mission sacre).

Raja mengembang tugas suci dari Tuhan untuk memakmurkan rakyatnya Politik ini yang dijalankan Belanda di wilayah koloninya dengan sebutan Politik Etis. 

Kerajaan Belanda mendapat amanat dari Tuhan untuk bertindak sebagai wali dari wilayah jajahan Indonesia.

Negara adalah penjelamaan dari kekuasaan Tuhan dan oleh karena itu kekuasaan raja dalam negara adalah kekuasaan yang berasal dari Tuhan maka sistem dan norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Kira-kira pemerintahan Indonesia menyampurkan agama dalam politik atau tidak ya?.

Rabu, Juni 19

Pengertian, Tugas, Wewenang, Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)

Pengertian, Tugas, Wewenang, Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)

Menjelang pertengahan tahun 2019 ini Mahkamah Konstitusi sedang sibuk mengurusi konflik akibat Pemilu 2019. 

Mari kita belajar tentang pengertian, fugnsi dan tugas Mahkamah Konstitusi supaya paham dan cerdas sebagai warga negara Indonesia. 

Siapa tahu nih kamu tertarik menjadi hakim MK di masa depan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI 1945. 

Pasal-Pasal dalam UUD RI Tahun 1945 yang membahas Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24 C. UU No 8 Tahun 2011 menyebutkan keanggotaan Mahkamah Konstitusi adalah
1. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden.
2. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 orang hakim konstitusi.
3. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabaran selama 2 dan 6 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi.
4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan.

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus punya integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Hakim konstitusi dilarang merangkap sebagai pejabat negara, anggota parpol, pengusaha, advokat atau PNS. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilu.

b.Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/ wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatna tercel dan/ tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Senin, Mei 28

Aspek Pancagatra Wawasan Nusantara

Aspek Pancagatra Wawasan Nusantara

NKRI adalah negara yang terlahir dari asas persatuan bangsa dan kekeluargaan senasib sepenanggungan. Dalam memelihara NKRI diperlukan konsep ketahanan yang kuat.

Ketahanan nasional ditinjau dari aspek sosial pancagatra adalah suatu aspek kehidupan nasional yang menyangkut pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Pancagatra atau aspek sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. 

Dipilihnya lima aspek sosial dalam kehidupan nasional karena tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh suatu bangsa selalu ditunjukkan pada aspek-aspek tersebut maka menanggulanginya perlu ditingkatkan ketahanan dalam bidang ipolesosbudhankam. 

Untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia maka pancagatra dan trigatra harus dikelola dengan baik. Berikut ini bentuk pembinaan ketahanan nasional dalam aspek Pancagatra:
Aspek Pancagatra Wawasan Nusantara
Komponen alutsista TNI

a. Pembinaan ketahanan nasional gatra ideologi:
- Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif
- Pancasila sebagai ideologi terbuka
- Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara
- Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI
- Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

b. Pembinaan ketahanan nasional gatra politik
- Mengembangkan kehidupan kenegaraan dan politik dalam negeri berdasarkan Pancasila dan UUD 45
- Mengembangkan kehidupan politik luar negeri sebagai sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa

c. Pembinaan ketahanan nasional gatra ekonomi:
-  Mengembangkan sistem ekonomi di Indonesia
- Implementasi ekonomi kerakyatan
- Memantapkan struktur ekonomi secara seimbang dan langsung menguntungkan
- Melaksanakan pembangunan sebagai usaha bersama
- Memeratakan pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasilnya
- Mengembangkan pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasilnya

d. Pembinaan keatahanan nasional gatra sosial budaya:
- Mengembangkan sistem sosial budaya
- Mengkondisikan dan membina manusia, masyarakat Indonesia yang berjiwa Pancasila
- Mengembangkan kehidupan keagamaan
- Mengembangkan sistem pendidikan nasional

e. Pembinaan ketahanan nasional gatra pertahanan keamanan:
- Mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan
- Melakukan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan
- Melindungi potensi nasional dan hasil pembangunan
- Mengembangkan perlengkapan dan peralatan alutsista
- Mengembangkan TNI sebagait tentara rakyat
- Mengembangkan PLRI sebagai kekuatan inti kamtibmas

Sabtu, Mei 26

Teori Kebangsaan Hans Kohn, Ernest Renan dan Ratzel

Teori Kebangsaan Hans Kohn, Ernest Renan dan Ratzel

Paham kebangsaan memiliki perspektif berbeda dalam pandangan ahli tata negara. 

Dalam perkembangan suatu bangsa terdapat berbagai macam teori yang merupakan bahan perbandingan bagi para pendiri negara untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter tersendiri. 

Diantara teori-teori itu adalah Teori Kebangsaan Hans Kohn dan Ernest Renan.

1. Teori Hans Kohn
Hans Kohn sebagai seorang ahli antropologi etnik mengemukakan teori tentang bangsa. Hans Kohn menganggap bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. 

Suatu bangsa tubuh dan berkembang dari anasir-anasir serta akar-akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah.

Nampaknya teori kebangsaan yang mendasarkan ras, bahasa dan unsur lain yang sifatnya primordial dewasa ini tidak mendapat tempat di kalangan bangsa-bangsa di dunia. 

Serbia berupaya untuk membangun bangsa berdasarkan kesamaan ras, bahasa dan agama anmun nampaknya mengalami tantangan dunia internasional. 

Demikian pula yang terjadi di Isarel yang menginginkan Zionis Raya berdasarkan ras Yahudi dan hingga kini menimbulkan konflik tak bertuan di TImur Tengah. 
Teori Kebangsaan Hans Kohn, Ernest Renan dan Ratzel
Bangsa Indonesia adalah raja maritim
2. Teori Ernest Renan
Hakikat bangsa ditinjau secara ilmiah oleh ahli Perancis tahun 1982 Ernest Renan. Ia mengadakan suatu kajian ilmiah tentang bangsa berdasarkan psikolgi etnik. 

Setelah melakukan tinjauan historik tentang pertumbuhan masyarakat zaman purba, zaman pertengahan hingga abad ke 19 tentang bentuk-bentuk pergaulan hidup serta muncul dan hilangnya sebuah bangsa maka ia mendapatkan penegasa terkait prinsip-prinsip bangsa. 

Menurut Renan pkok-pokok pikiran tentang bangsa adalah sebagai berikut:
- Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian
- Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar
- Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Oleh karena sejarah berkembang terus maka kemudian 
- Bangsa bukan sesuatu yang abadi
- Wilayah dan ras bukanlah penyebab timbulnya bangsa. Wilayah memberikan ruang dimana bangsa hidup, sementara manusia membentuk jiwanya. Dalam kaitan ini Renan kemudian menyimpulkan bangsa bangsa adalah suatu jiwa dan asas kerohanian.

Lebih lanjut Renan menegaskan bahwa faktor-faktor yang membentuk jiwa bangsa adalah sebagai berikut:
- Kejayaan da kemuliaan di masa lalu
- Suatu keinginan hidup bersama baik di masa kini dan masa depan
- Penderitaan bersama sehingga semuanya merupakan
- Le capital social atau model sosial bagi pembentukkan dan pembinaan paham kebangsaan. Namun yang terlebih penting adalah bukan apa yang berakar di masa silam melainkan apa yang harus dikembangkan di masa depan. Hal ini memerlukan suatu:
- Persetujuan bersama pada waktu masa kini yaitu suatu musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di saat sekarang yang mengandung hasrat
- Keinginan untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk:
- Berani memberikan pengeorbanan. Oleh karena itu jika suatu bangsa ingin hidup terus maka pengorbanan ini harus terus ditumbuhkan. 
- Pemungutan suatu riap hari menjadi syarat mutlak bagi hidupnya suatu bangsa serta pembinaan bangsa

3. Teori Kebangsaan Ratzel
Toeri kebangsaan baru mengungkapkan relasi antara wilayah geografi dengan bangsa adalah Frederich Ratzel dalam bukunya "Political Geograpy". 

Teori ini menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang hidup. Agar bangsa itu hidup subur dan kuat maka memerlukan ruangan untuk hidup. 

Negara - negara besar menurut Ratzel memiliki semangat ekspansi, militerisme serta optimisme. Toeri negara modern ini di Eropa mendapat sambutan hangat namun sisi negatifnya adalah menimbulkan semangat Chauvinisme.
Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Berkeadilan Sosial

Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Berkeadilan Sosial

Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila yang sudah menjadi konsensus para founding father negara.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial yang artinya bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sifat kodrat individu dan mahluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. 

Manusia itu pada dasarnya adalah adil dan beradab, yang artinya manusia harus adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama baik di dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan yang meliputi tiga hal yaitu keadilan distributif yaitu negara terhadap warganya, keadilan legal yaitu warga negara terhadap negaranya untuk menaati perundang-undangan dan keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antar warga satu dengan warga lainnya.
Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Berkeadilan Sosial
Pembangunan harus berkeadilan sosial
Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). 

Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan "ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". 

Dalam hal in maka Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berkeadilan sosial dalam mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup masyarakat.

Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam negara kebangsaan mengharuskan negara untuk menciptkan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum. 

Sehingga sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi tiga syarat pokok yaitu 1. pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, 2. peradilan yang bebas dan 3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 45 pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat 2 dan pasal 31 ayat 1. 

Dalam realiasi keadilan sosial maka negara wajib melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah NKRI agar terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Gambar: disini

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Notification
Mau info terbaru tentang artikel blog ini?. Like fanspage guru geografi di facebook!.
Done
close