News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan

Senin, Januari 29

Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari beberapa unsur negara dengan tugas tertentu yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara. 

Dalam sistem pemerintah era modern dikenal konsep trias politica yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ada dua sistem pemerintahan negara secara umum yaitu presidensial dan parlementer.

Sistem Pemerintahan Presidensial
Sisitem pemerintahan presidensial bertitik tolak dari konsep kekuasaan trias politica. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas khususnya antara eksekutif dan legeislatif. Ciri sistem pemerintahan presidensial adalah:

1. Kedudukan kepalan negara (presiden) adalah sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
2. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga akan terjadi presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai politik di parlemen.
3. Presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi. Hal ini mengingat kedua lembaga ini sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat. Pola semacam ini merupakan bentuk perluasan pola representasi rakyat.
4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatannya namun jika presiden melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka bisa dikenai impeachment (pengadilan DPR). Pelaksanaannya dilakukan oleh Hakim Tinggi pada Supreme Court bukan anggota parlemen.
5. Dalam rangka menyusun kabunet (menteri), presiden wajib meminta persetujuan parlemen. Dengan demikian presiden hanya menyampaikan calon anggota kabinet, sedangkan parlemen yang menentukan personil yang definitif. Kemudian presiden mengangkat menteri tersebut setelah mendapat persetujuan parlemen.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden wajib tunduk dan bertanggung jawab pada presiden.

Dalam sistem presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dan kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat. 

Kekuasaan membuat undang-undang di tangan kongres, sementara presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat. Tugas peradilan dilakukan oleh badan peradilan yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. 

Hakimnya diangkat seumur hidup selama kelakuannya tidak tercela. Negara penganut sistem presidensial adalah Indonesia, Turki dan Amerika Serikat.
Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Presiden RI sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat erat. Hal ini disebabkan para menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dari parlemen. 

Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.

Sistem parlementer lahir dari pertanggungjawaban menteri. Misal, di Inggris dimana seorang  raja tidak dapat diganggu gugat dan jika terjadi perselisihan antara raja dan rakyat maka menteri yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja.

Ada beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu:
a. Terdapat hubungan erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen) bahkan antara keduanya saling memengaruhi satu sama lainnya.
b. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen.
c. Kepada negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. Kedudukan seperti ini mengakibatkan kepala negara tidak dituntut pertanggungjawaban konstitusional apapun sebab kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara. Walaupun demikian, kepala negara juga diberik wewenang untuk menunjuk formatur kabinet dan membubarkan kabinet jika keadaan darurat.
d. Dikenal juga mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri, baik secara perseorangan maupun kolektif tidak dapat diterima oleh parlemen.
e. Raja/ratu/presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet.
f. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Kabinet harus meletakan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, jika parlemen mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya kepada menteri.
g. Dalam kabinet dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan perdana menteri adalah ketua partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.
h. Jika ada perselisihan antara kabinet dengan parlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen.

Contoh negara sistem parlementer adalah Inggris dan Malaysia.
Gambar: disini

Senin, Januari 22

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam berita televisi atau media sosial tentu kita sudah sering istilah HAM atau Hak Asasi Manusia. Lalu apa pengertian HAM itu sebenarnya?. 

Hak pada dasarnya adalah kewenangan untuk bertindak. Kewenangan itu bisa muncul karena pemberian orang lain, aturan hukum, pemberian masyarakat atau negara. Namun ada puala hak yang bukan merupakan pemberian pihak lain melainkan bawaan yaitu HAM.

HAM adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau mendasar atau prinsipil. Hal-hal yang asasi itu adalah berbagai hal yang memungkinkan manusia dapat hidup layak sebagai manusia sejati.

HAM bersifat kodrati, hak tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang memilikinya, siapun orangnya dimanpun ia berada, bagaimanapun keadaannya. Dasar keberadaan HAM adalah kodrat seseorang sebagai manusia. 

Dengan demikian HAM seseorang tidak bergantung pada pengakuan pihak lain. Diakui atau tidak oleh pihak lain, setiap orang tetap saja punya HAM. HAM juga tidak dapat dihilangkan oleh pihak manapun. Pihak lain hanya bisa tidak mengakui atua melanggar HAM namun meksipun tidak diakui atau dilanggar HAM itu tetap ada.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia jangan dipelintir dan disalahgunakan
Semakin HAM diakui dan dijamin pelaksanaanya maka semakin mungkin orang bisa menjalankan kehidupan wajar sebagaimana layaknya manusia, begitupun sebaliknya. Patut diingat bahwa ada beberapa definisi atau pengertian HAM dan satu sama lain berbeda. Berikut ini penjelasannya:

a. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia (Franz Magnis-Suseno).
b. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia (A.J.M. Milne).
c. HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia (David Beetham & Kevin Boyle).
d. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki atau perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar namun tidak dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum yang berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. HAM dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak neagra di dunia (C. de Rover).
e. HAL adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah (Austin-Ranney).
f. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Allah SWT dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 dan No.26 Th. 2006).

Sumber: Erlangga. PKn Kelas X.
Gambar: disini
Pengertian Konstitusi Sebagai Hukum Dasar

Pengertian Konstitusi Sebagai Hukum Dasar

Kata konstitusi berasal dari kata constituer yang artinya membentuk. Zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar Romawi. Kemudian di Italia digunakan untuk menunjukkan undang-undang dasar. Berawal dari sejarah itulah, kata konstitusi kemudian menyebar di berbagai negara Eropa.

Berkaitan dengan pengertian konstitusi, Gunadi S. Diponolo mengemukakan kata konstitusi dalam bahasa Inggris dan Perancis constitution, serta bahasa latin constitutio yang berarti dasar susunan badan. Dengan demikian, konstitusi memiliki sifat yang sama dengan badan manusia. Konstitusi memiliki bagian-bagian atau organ-organ yang masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri. Organ atau badan tersebut merupakan satu rangkaian kerja yang harmonis.
Pengertian Konstitusi Sebagai Hukum Dasar
Pengertian konstitusi dan fungsinya

Bagi Indonesia untuk mendefinisikan konstitusi maka ditemukan istilah hukum yang lain yaitu Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan paling sedikit dalam dua pengertian. Pertama menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa usages, undesranding, customs, atau conventions. Kedua, konstitusi diberi arti sempit yaitu tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis melainkan dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti di AS.

Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat di dalam undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi. Adapun konstitusi dalam arti sempit menurut sejarah dimaksudkan untuk memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya organisasi.

Herman Heller membagi konstitusi ke dalam tiga tingkatan yaitu:
a. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik
Konstitusi dalam pengertian ini mencerminkan keadaan sosial politik bangsa itu sendiri. Pengertian hukum adalah political decision, artinya merupakan keputusan masyarakat sendiri.
b. Konstitusi sebagai pengertian hukum
Pada pengertian kedua ini, keputusan masyarakat dijadikan suatu perumusan normatif yang harus berlaku. Pengertian politik diartikan sebagai eine seine, artinya suatu kenyataan yang harus berlaku dan diberikan sanksi jika melanggar. Hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis timbul sebagai pengaruh dari aliran kodifikasi yaitu yang menghendaki sebagian hukum ditulis dengan maksud mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Adapun hukum tidak tertulis misalnya hukum adat.
c. Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum
Pengertian ketiga ini adalah suatu peraturan hukum yang tertulis. Dengan begitu, undang-undang dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi dan bukan sebagai persamaan pengertian menurut pengertian sebelumnya. Kesamaan pengertian adalah pendapat yang keliru dan jika ada kesamaan pengertian, tidak lain akibat dampak dari aliran kodifikasi. Selain itu kesamaan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar tidak hanya akibat dari aliran kodifikasi tapi jauh sebelumnya sejak Oliever Cromwell menjadi Lord Protectorat di 1660.

Gambar: disini

Minggu, Januari 21

Lingkup Kedaulatan Negara Ke Dalam dan Ke Luar

Lingkup Kedaulatan Negara Ke Dalam dan Ke Luar

Kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti memiliki kekuasaan penuh atau tertinggi untuk mengatur suatu pemerintahan. 

Dengan demikian negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan mengontrol negara tersebut.

Seperti di dalam suatu rumah tangga, seluaruh anggota keluarga memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangga tersebut baik dari desain rumah hingga isi rumahnya. 

Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan dan kenyamanan seluruh penghuni rumah. Demikian pula negara yang berdaulat memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kedaulatan dalam bahasa inggris disebut sovereignity. Harold. J. Laski mengatakan bahwa kedaulatan ialah kekuasaan yang sah menurut hukum tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada dalam masyarakat yang dikuasainya. 

Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki sebuah negara. Memiliki kekuasaan tertinggi berarti negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya. 

Kehendak itu diwujudkan dalam bentuk hukum. Kedaulatan neagra dibagi menjadi dua yaitu:
Lingkup Kedaulatan Negara Ke Dalam dan Ke Luar
Kedaulatan NKRI tidak bisa dihilangkan
a. Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity), yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.

b. Kedaulatan ke luat (external sovereignity), yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki empat sifat yaitu:
a. Permanen yaitu kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri.
b. Asli yaitu kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain.
c. Bulat artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. 
d. Tidak terbatas yaitu kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun, sebab bila kedaulatan itu terbatas maka kekuasaan tertinggi akan lenyap.

Kedaulatan NKRI merupakan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia dari era kolonialisme hingga penduduk Jepang. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini kedaulatan NKRI tetap utuh dan tidak akan tergoyahkan oleh siapa pun.

Gambar: disini
Sistem Negara Kesatuan Sentralisasi dan Desentralisasi

Sistem Negara Kesatuan Sentralisasi dan Desentralisasi

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara kesatuan adalah final dan tidak bisa dirubah lagi.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dua sistem negara ini sudah diterapkan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Baca juga:

a. Sentaralisasi
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan instruksi dan perintah atau peraturan dari pusat. 

Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. 

1. Keuntungan sistem sentralisasi:
a. adanya keseragaman peraturan diseluruh negara.
b. adanya kesederhanaan hukum karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya.
c. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

2. Kerugian sistem sentraliasi
a. menumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga sering menghambar kelancaran jalannya pemerintahan.
b. kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah.
c. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat.
d. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan ebrtanggung jawab terhadap daerahnya.
e. keputusan dari pemerintah sering terlambat.
Sistem Negara Kesatuan Sentralisasi dan Desentralisasi
Jalan tol mempercepat mobilitas antar daerah
b. Desentralisasi
Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tanggganya sendiri atau otonomi. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah yang isinya wakil rakyat. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi dan terus berkoordinasi dengan daerah. Baca juga: Proses pembentukkan pemerintahan NKRI

1. Keuntungan sistem desentralisasi
a. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan potensi dan karakter daerahnya.
b. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri.
c. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar.
d. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat.
e. penghematan biaya karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

2. Kerugian sistem desentralisasi adalah ketidaseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

Desentralisasi atau otonomi daerah kini memunculkan beberapa tokoh daerah inspiratif dan potensial di Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia semakin maju sejak otonomi daerah digulirkan karena kader-kader daerah bertalenta semakin bermunculan mengeluarkan ide terbaiknya untuk membangun daerahnya.

Baca juga:
Animasi fenomena transisi demografi 
Geografi negeri Belanda 
Gambar: disini

Jumat, Januari 19

Macam-Macam Kedaulatan Negara

Macam-Macam Kedaulatan Negara

Dalam menjalankan kekuasaannya, setiap negara memiliki cara yang berbeda. Salah satu komponen negara adalah adanya kedaulatan. 

Kedaulatan sebuah negara bermacam-macam. Berikut ini beberapa teori tentang kedaulatan negara:

a. Kedaulatan Tuhan
Menurut teori, kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa. Karena kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan. 

Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan dan oleh sebab itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa. Penganut teori kedaulatan Tuhan adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Marsillisius dan Stahl. 

Teori kedaulatan Tuhan diterapak di Ethiopia pada masa Raja Haile Selassi dan Jepang di masa Kaisar Tenno Heika.

b. Kedaulatan Raja
Kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga bayang dair Tuhan. Agar negara kuat dan kokoh, raja harus memiliki kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak dan kekuasaannya kepada raja. 

Tokoh-tokoh yang memiliki paham kedaulatan raja adalah Machiavelli, Bodi, Hobbes dan Hegel. Pada masa modern, model kekuasaan ini telah ditinggalkan negara-negara di dunia karena kedaulatan raja cenderung menciptakan kekuasaan yang absolut.

Dalam teori ini juga ada asas yang menyatakan bahwa raja berada atas undang-undang atas individu yang hidup secara alamiah dan bebas akan bersifat serigala terhadap sesamanya. 

Untuk mengatur kondisi itu, individu harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan hak kekuasaannya secara mutlak kepada penguasa yaitu raja.
Macam-Macam Kedaulatan Negara
Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat
c. Kedaulatan Negara
Berdasarkan teori ini kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Karena sumber kedaulatan dari negara, maka negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara. 

Negara berhak untuk membuat aturan hukum oleh sebab itu negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Penganut teori ini adalah George Jellinek dan Paul Laband. Teori keduala negara pernah diaplikasikan di Rusia pada masa Tsar dan Jerman era Hitler dan Italia pada masa Mussolini.

d. Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini kekuasaan hukum merupakan kekuasaan adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum sementara hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. 

Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi negara hukum artinya semua tindakan penyelenggaraan negara dan rakyat harus didasarkan atas hukum yang berlaku. Penganut teori ini adalah H. Krabbe dan Kranenburg. Sebagian besar negara Eropa dan Amerika menggunakan teori kedaulatan hukum.

e. Kedaulatan Rakyat
Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial. 

Penguasa negara dipilih dan ditentukan atas kehendak rakyat melalui perwakilan dalam pemerintahan. Demikian pula sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi hak-hak rakyat serta menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. 

Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasinya maka rakyat akan mengudeta pemerintahan.

Penganut teori kedaulatan rakyat adalah Solon, John Locke, Montesquieu, J.J Rosseau. Teori kedaulatan rakyat hampir diterapkan diseluruh dunia, namun pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan kebudayaan masing-masing negara.

Gambar: disini

Selasa, Januari 16

Pengertian Hukum Publik dan Macam-Macamnya

Pengertian Hukum Publik dan Macam-Macamnya

Kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur sedemikian rupa agar terjadi stabilitas dan kedamaian bagi semua masyarakat. Masyarakat yang damai adalah idaman semua negara.

Untuk itu diperlukan hukum publik atau hukum yang mengatur tentang  hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Jadi pengertian hukum publik itu hukum yang mengatur kehidupan warga neagra yang menyangkut kepentingan umum. 

Adapun yang masuk jenis atau kategori hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum acara pidana. Berikut ini penjelasan macam-macam hukum publik.

1. Hukum Tata Negara
Istilah hukum tata negara merupakan terjemahan dari kata staatsrecht. Semula hukum tata negara terbagi ke dalam dua kelompok yaitu hukum tata negara dalam arti luas dan hukum tata negara dalam arti sempit. 

Hukum tata negara dalam arti luas dibagi lagi ke dalam dua bagian yaitu hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara.

Terlepas dari pembagiann tadi yang dimaksud dengan hukum tata negara adalah sekumpulan peraturna hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar-alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

2. Hukum Administrasi (Tata Usaha) Negara
Hukum administrasi negara menggunakan istilah hukum tata usaha negara. Bidang hukum tata negara yaitu hukum tata negara dalam arti luas namun dengan semakin banyaknya campur tangan negara dalam hal meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat maka peranan hukum administrasi negara dirasakan semakin penting dan luas.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa HTUN adalah himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara pemerintah (tata usaha negara) dengan warga negaranya sehingga para pelaksana pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengna baik.
Pengertian Hukum Publik dan Macam-Macamnya
Hukum publik mengatur urusan umum antar warga negara
3. Hukum Pidana
Hukum pidana merupakan terjemahan dari kata sttrafrecht. Hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik karena hukum pidana mengatur hal-hal yang terkait kepentingan umum. 

Jadi hukum pidana ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hkum yang berupa pelanggaran dan kejahatan.

Dalam hkum pidana Indonesia di KUHP Pasal 10 dikenal dua macam hukuman yaitu;

a. Hukuman pokok terdiri atas:
1) pidana mati
2) pidana penjara: a. seumur hidup, b. pidana penjara selama waktu tertentu (maksimal 20 tahun dan minimal 1 tahun)
3) pidana kurungan maksimal 1 tahun dan minimal 1 hari
4) pidana denda
5) pidana tutupan

b. Hukuman tambahan terdiri atas:
1) pencabutan hak-hak tertentu:
Dalam Pasal 35 KUHAP pencabutan hak itu dapat berupa:
a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
b. hak memasuki angkatan bersenjata
c. hak memilih dan dipilih dalam pemilu
d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan dan hak menjadi wali
e. hak menjalankan kekuasaan bapak
f. hak menjalankan mata pencaharian tertentu
g. perampasan barang tertentu
h. pengumuman putusan hakim

c. Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. 

Hukum acara pidanan mengatur tentang proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di persidangan, penuntutan, penjatuhan hukum dan pelaksanaan hukuman. 

Oleh karena itu keberadaan hukum acara pidana sangat diperlukan sebab tanpa hukum acara pidana, hukum pidana merupakan aturan-aturan yang tidak ada artinya atau pasal-pasal mati.

d. Hukum internasional
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Jadi hukum internasional mengatur seluruh kepentingan antar negara demi terwujudnya perdamaian dunia dan terjadinya kerjasama antar negara di berbagai bidang kehidupan.

Gambar: disini
Penggolongan Hukum Menurut Isi, Bentuk, Tempat, Waktu dan Cara Mempertahankannya

Penggolongan Hukum Menurut Isi, Bentuk, Tempat, Waktu dan Cara Mempertahankannya

Hukum adalah suatu aturan yang mengikat suatu masyarakat dalam suatu komunitas termasuk sebuah negara. Hukum Indonesia saat ini diadopsi dari hukum Belanda.

Hukum merupakan suatu perangkat negara yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya. Hukum dapat dikelompokkan menurut Isi, Bentuk, Tempat, Waktu dan Cara Mempertahankannya.

a. Menurut isinya, hukum dapat dibedakan menjadi:
1. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga neagra yang menyangkut kepentingan umum.
2. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain yang mengangkut kepentingan perorangan.

b. Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi:
1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan di dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis terdiri atas dua jenis yaitu:
a). Hukum tertulis yang dibukukan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Adapun tujuan dari kodifikasi hukum adalah kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum.

b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan seperti peraturan hak merek dagang dan peraturan kepailitian (bangkrut).

2. Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat tapi tidak tertulis seperti hukum adat atau hukum kebiasaan.

c. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Hukum nasionla, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu dan sekaligus merupakan produk dari negara tersebut.
2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum di dunia internasional.
3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.
Penggolongan Hukum Menurut Isi, Bentuk, Tempat, Waktu dan Cara Mempertahankannya
Klasifikasi hukum bermacam-macam
d. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi:
a. ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini dalam suatu negara tertentu. Dengan kata lain, hukum yang berlaku pada suatu waktu dalam suatu negara tertentu (hukum positif).
b. ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang masa akan datang.
c. Hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk semua bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu namun berlaku selamanya alias abadi bagi semua penduduk dunia.

e. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi menjadi:
1. Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Hukum material terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Hukum formal yaitu keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum material. Dengan kata lain, peraturan yang berisi tentang bagaimana hukum material itu dapat dilaksanakan atau dipertahankan. Contohnya hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam hal ini hukum formal disebut hukum acara.

f. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagai menjadi
1. Hukum Undang-Undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum Kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturna-peraturan kebiasaan atau adat.
3. Hukum Traktat, yaitu hukum yang terletak di dalam perjanjian antar negara.
4. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.

g. Menurut sifatnya, hukum dapat dibedakan menjadi:
1. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus memiliki paksaan mutlak.
2. Hukum yang mengatur (pelengkap) yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat sendiri dalam suatu perjanjian.
Gambar: disini

Senin, Januari 15

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi

Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi

Pada awal perkembangan pers di Indonesia, pers terbit sebagai bagian usaha kolonial Belanda. Pemerintah kolonial menggunakan persuntuk mempropaganda masyarakat.

Lalu, peran pers berubah menjadi pembawa kepentingan usaha perkebunan dan industri minyak milik kolonial Belanda. Isi berita yang ada pada pers di awal perkembangnnya di Indonesia belum mencerminkan politik era kolonial Belanda.

Pada masa pergerakan kebangsaan Indonesia pers dijadikan sebagai alat untuk membentuk opini umum tentang bebas dari belenggu penjajahan dan kemerdekaan Indonesia bisa tercapai. 

Boedi Oetomo sejak masa kelahirannya sangat memerhatikan pentingnya pentingnya penerbitan dan surat kabar sebagai penyambung suara organisasi.

Menurut M. Tabrani seorang penulis tahun 1929, untuk meningkatkan mutu pers Indonesia maka diperlukan orang-orang intelektual. Diserukan kepada para kaum intelek untuk mengisi surat kabar Indonesia. 

Pers menjadi tanggung jawab semua kalangan. Peranan pers tahun 1929 tidak hanya memberikan penerangan tentang kejadian setiap hari, namun juga untuk menunjukkan kebobrokan dan kekurangan dalam masyarakat. Pers nasional memiliki peranan ikut serta dalam pembangunan nasional tanah airnya. 

Pada zaman penjajahan Jepang, pers dijadikan alat propaganda Jepang. Perkembangan peranan pers Indonesia selanjutnya pad amasa orde lama dan orde baru adalah pers dijadikan sebagai alat dan pengaruh kekuasaan pemerintah. 

Kebebasan mengemukakan pendapat dipasung. Penerbitan surat kabar harus mengukuti aturan pusat dan tak jarang penangkapan wartawan terjadi. 

Terjadi juga pembredelan surat kabar yang menyebabkan turunnya angka penjualan. Akibatnya masyarakat cenderung tidak mempercayai surat kabar yang dibredel. Padahal letak kekuatan surat kabar ada pada kepercayaan masyarakat untuk memercayai surat kabar sebagai media informasi. 

Pada era reformasi, terjadi keterbukaan dalam pemberitaan dan banyak surat kabar baru yang terbit. Pers ikut aktif dan bahkan menggerakan reformasi. Masyarakat dapat melihat segala bentuk pers, bebas memilih dan mengkritisi isi berita tersebut.

Menurut perkembangan peranan pers di Indonesia, peranan pers adalah memberi informasi yang benar kepada publik tentang suatu kejadian. Pers adalah media yang dapat dengan bebas menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan. 

Dalam masyarakat demokratis, rakyat bergantung pada pers untuk memberantas korupsi, memaparkan kesalahan penegakan hukum, ketidakstabilan harga pokok dan lainnya. 
Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
Pers semakin bervariasi zaman now
Menurut Pasal 6 UU Pers No 40 Th. 1999 tentang peranan pers di Indonesia, isinya adalah:
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakan nilai-nilai demokrasi, mendorong penegakan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, menghormati pluraisme atua kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
4. Melakukan pengawasan kritis, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Melalui tangan wartawan, kemahiran dalam menulis, kecerdasan otak dan semangat dalam menuliskan berita, seorang wartawan mampu membawa pemikiran pembaca ke arah isi tulisan. 

Peranan pers di satu sisi sebagai pihak pro demokrasi yaitu memberikan gambaran yang benar tentang apa yang terjadi. Di lain pihak sebagai penjaga perubahan, peralihan dan krisis.

Pers pada waktu yang sama harus melakukan peranannya mencerdaskan bangsa dan masyarakatnya. Pada masyarakat harus tumbuh dan berkembang suatu pola berpikir kritis dan bisa memilih berita yang benar menyampaikan kebenaran atau sekedar berita hoax bohong dan hanya berisi pembenaran suatu pihak demi kepentingannya.

Gambar: disini

Rabu, Januari 3

Nilai Dasar, Instrumental dan Praktis Pancasila

Nilai Dasar, Instrumental dan Praktis Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan tokoh bangsa, ulama dan pemuka agama lainnya. 

Dalam kaitannya dengan hakikat "nilai" seubah ideologi, Pancasila terdiri dari 3 nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. 

a. Nilai Dasar Pancasila
Walaupun nilai itu punay sifat abstrak artinya tidak dapat diamati melalui panca indera namun dalam realiasasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku dan segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata atau praktis, namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar atau ontologis. Ontologis berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai tersebut.

Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu contohnya Hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan adalah kausa prima (sebab pertama) sehingga segala sesuatu diciptakan dari Tuhan. 

Demikian juga kalau nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia, sehingga jika nilai-nilai dasar kemanusiaan itu dijabarkan dalam norma hukum maka diistilahkan sebagai hak dasar asasi.

Demikian juga hakikat nilai dasar itu dapat juga berlandaskan pada hakikat sesuatu benda, kuantitas, kualitas, aksi, relasi, ruang atau waktu. Demikianlah bahwa nilai dasar dapat pula disebut sebagai SUMBER NORMA dalam kehidupan masyarakat. 

Pancasila dalam hal ini sebagai sumber dasar semua perilaku kehidupan masyarakat.
Nilai Dasar, Instrumental dan Praktis Pancasila
Pacasila adalah sumber hukum Indonesia

b. Nilai Instrumental
Untuk dapat merealiasikan dalam suatu kehidupan praktis makan nilai dasar itu harus memiliki formulasi serta parameter atua ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. 

Jika nilai instrumental tersebut dikaitkan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan maka akan menjadi norma moral. Namun jika berkaitan dengan organisasi negara maka nilai instrumental ini menjadi suatu arahan, keijaksanaan atau strategi yang bersumber dari nilai dasar. 

Jadi dalam kata lain nilai insturmental pancasila dijabarkan dalam pedoman hukum atau aturan perundang-undangan.

c. Nilai Praktis
Nilai praktis adalah penjabaran lebih lanjut dari kedua nilai diatas sebelumnya dalam kehidupan nyata. 

Nilai praktis merupakan perwujudan dari nilai instrumental itu sendiri, dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya namun demikian tidak bisa menyimpang atau tidak dapat bertentangan. Ketiga nilai Pancasila adalah suatu sistem perwujudan yang tidak boleh menyimpang.

Minggu, Desember 10

Perbedaan Pendekatan Sistem Politik Negara

Perbedaan Pendekatan Sistem Politik Negara

Sistem politik antar negara di dunia ada yang sama dan ada yang berbeda. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka perlu dipahami fungsi dari sistem politik tersebut. 

Terdapat tiga fungsi politik yang tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan pemerintahan (public policy) namun sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya suatu sistem politik. Fungsi tersebut diantaranya:

1. Sosial Politik. Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umum, bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif dan yudisial tertentu. 

Fungsi politik ini melibatkan keluarga, sekolah, medi, lembaga keagamaan, pekerjaan dan berbagai struktur politik.

2. Rekrutmen Politik. Rekrutmen merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

3. Komunikasi Politik. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Setiap negara punya sistem politik berbeda-beda dan oleh sebab itu diperlukan beberapa pendekatan untuk mempelajarinya. Berikut beberapa pendekatan dalam memahami sistem politik negara.

1. Pendekatan Sejarah
Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pendekatan ini yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan.
2. Pendekatan Sosiologis
Untuk mempelajari sistem politik suatu negara perlu memahami sistem sosial yang ada pada suatu negara. Perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara.
3. Pendekatan Budaya
Pendeaktan ini dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya. Suatu masyarakat yang anggotanya telah terdidik dan memiliki budaya tinggi akan berpengaruh terhadap suatu sistem politik negara tersebut. 

Begitu pun sebaliknya jika pendidikan dan budaya masyarakat masih rendah maka akan menjadi hambatan pengembangan sistem politik kedepannya.
Sistem politik bermacam-macam
4. Pendekatan Psikologi
Dalam pendekatan ini dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sikap-sikap politik. Suatu masyarakat yang tertutup atau menolak terhadap segala perubahan atau pengaruh luar akan mempengaruhi sistem politik negara tersebut dan cenderung tertutup.
5. Pendekatan Filsafat
Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi way of life dari masyarakat suatu negara. Sistem politik suatu bangsa atua negara akan sulit dipisahkan dari way of life di dalamnya. 

Suatu masyarakat yang dalam hidupnya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan pola pikir yang menjunjung tinggi norma adat dan agama maka sistem politiknya tidak akan lepas dari filsafat yang dianut oleh masyarakat atau bangsanya. 

6. Pendekatan Ideologi
Dalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dan dipelajari dari ideologi bangsa atau negara yang berlaku di dalam negara itu. Ideologi sebagai ajaran yang dihasilkan oleh pemikiran manusia tentang konsep-konsep politik, sosial, ekonomi dan budaya. 

Dengan kata lain sistem politik tidak lepas dari doktrin politik, sosial, ekonomi dan budaya yang telah diterima oleh sebagian besar rakyatnya.

7. Pendekatan Konstitusi dan Hukum
Dalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dari konstitusi dan undang-undang serta hukum yang berlaku di negara itu. Jadi suatu sistem politik tidak bisa dipisahkan dari konstitusi neagra atau hukum yang berlaku di dalam negara itu. 

Dengan demikian, segala kegiatan dari suatu sistem politik akan selalu bersumber dan berpedoman kepada undang-undang dasar dan undang-undang yang dapat mencerminkan apakah sistem politik yang berlaku di negara itu demokrasi atau diktator. 

Gambar: disini

Senin, Desember 4

Ciri Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Ciri Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Indonesia dibangun dari ideolgi Pancasila.

Sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, maka sistem pemerintahan di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. 

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak langsung namun diwakilkan oleh wakil terpilih melalui pemilu untuk duduk di lembaga pemerintahan. 

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas adanya keseimbangan antara kebebasan dan kebersamaan warganya. Hal tersebut tercermin dalam sila Pancasila. 

Demokrasi Pancasila dianggap sebagai model kekuasaan dengan keburukan paling sedikit dibanding model kekuasaan lain seperti monarki atau komunisme.

1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Adanya kebebasan setiap orang untuk memeluk agama merupakan hak individual untuk bebas sesuai dengan keinginannya. Hal ini merupakan esensi dari sistem Demokrasi.

2. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab
Adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagaimana ajaran demokrasi.

3. Sila ketiga, persatuan Indonesia
Adanya pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan di dalama masyarakat Indonesia untuk saling bekerja sama, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tertib, sebagaimana ajaran demokrasi yaitu keamanan dan ketertiban.

4. Sila keempat, Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Adanya kedaulaatan di tangan rakyat yang dijalankan melalui sistem perwakilan dengan mekanisme permusyawaratan perwakilan. Setiap pengambilan keputusan harus diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.

5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Adanya tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran Demokrasi Pancasila.
Ciri Sistem Politik Demokrasi Pancasila
Pancasila adalah dasar politik Indonesia
Prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi berdasarkan hak asasi manusia
3. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat
4. Demokrasi berdasarkan kecerdasarn rakyat
5. Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara
6. Demokrasi berdasarkan otonomi daerah
7. Demokrasi berdasarkan supremasi hukum
8. Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas
9. Demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat
10. Demokrasi berdasarkan keadilan sosial

Dalam Demoktasi Pancasila terdapat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan sistem politik di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinisp dasar pelaksanaan sistem politik Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Negara
Bentuk negara Indonesia yang sesuai adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.
2. Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi, kehendak rakyat merupakan dasar bagi pemerintahan demokrasi.
3. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi
Dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah berdasarkan UUD 1945, sehingga memiliki kekuasaan yang terbatas dan bertanggung jawab.
4. Negara Berdasarkan Hukum
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Segala aktifitas dalam negara harus berdasarkan pada hukum sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan maupun penindasan.
5. Sistem Perwakilan
Rakyat tidak langsung memerintah namun melalui para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil rakyat wajib menyampaikan aspirasi rakyat dengan jujur dan atas dasar keadilan dan kemanusiaan.
6. Sistem Presidensial
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan begitu presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. 
Gambar: disini

Rabu, November 29

Pengertian Politik Menurut Berbagai Ahli Terkenal

Pengertian Politik Menurut Berbagai Ahli Terkenal

Setiap hari pasti kamu akan mendengar kata "politik" terutama di televisi atau media sosial lainnya. Lalu apa itu sebenarnya politik dan mengapa orang begitu benci dengan politik?. 

Politik berasal dari bahasa Yunani "polis" yang berarti negara kota. Politik adalah kegiatan suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan itu. Definisi tadi dikemukakan oleh Prof. Miriam Budihardjo.

Adapun pengertian sistem politik dari berbagai ahli adalah sebagai berikut:
1. Ramhlah Surbakti
Tokoh ini memberikan lima hal pengertian politik sebagai berikut:
a. Politik merupakan usaha warga negara untuk membicarakan serta mewujudkan kebaikan bersama.
b. Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
c. Politik adalah segala hal yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
d. Politik sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan perumusan pelaksanaan kebijakan umum.
e. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Pengertian Politik Menurut Berbagai Ahli Terkenal
Politik adalah upaya mempengaruhi kebijakan negara

2. Austin Ramney
Di dalam bukunya "A Study of The General Election", tokoh ini memberikan pengertian politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan atau public policy.

3. Harold D. Laswell
Dalam bukunya "On Political Sociology" ia mengemukakan definisi politik adalah menyangkut penentuan who get what, when dan how.

4. Robert A. Dahl
Dalam buku "On Political Equality" ia mengatakan bahwa sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas serta berarti tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.

5. Drs. Sukarna
Dalam buku "Sistem Politik Indonesia" ia mengatakan bahwa sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu  dengan negara serta hubungan negara dengan negara.

6. Rusdi Kartaprawira
Dalam buku "Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar". Ia mengatakan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses tetap.

Berdasarkan beragam definisi diatas, sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. 

Fungsi tersebut adalah membuat keputusan atau kebijaksanaan yang mengikat tentang alokasi dari nilai materil maupun non materil. Keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan masyarakat. 

Dengan sistem politik maka tujuan masyarakat dirumuskan untuk dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Dalam suatu sistem politik yang konkret terjadi adanya input dan output. Input adalah tuntutan dan aspirasi masyarakat serta dukungan dari masyarakat. Sementara output adalah keputusan serta kebijaksanaan pemerintah yang bersifat mengikat.
Gambar: disini

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Notification
Mau info terbaru tentang artikel blog ini?. Like fanspage guru geografi di facebook!.
Done
close