Guru Geografi: Kewarganegaraan - Blog Guru Geografi Gaul
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan

Selasa, April 24

Bentuk Negara Kesatuan dan Federasi

Bentuk Negara Kesatuan dan Federasi

Apa sih sebenarnya bentuk negara Indonesia itu?. Memang negara ada bentuknya ya?. 

Istilah yang dipakai para ahli tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan bermacam-macam. Ada yang menyebut Republik atau Monarki. 

Hans Kelsen membedakan negara menjadi negara heteronoom, autonoo,, totaliter dan liberal. Sementara Mautice Duverger membedakan negara menjadi negara outokratis dan demokratis dan berbagai campuran diantaranya. 

Meskipun ahli tata negara punya pandangan berbeda mengenai bentuk negara, tapi selama ini dua bentuk negara yang umum dijumpai dan berkembang adalah negara kesatuan dan negara serikat alias federasi. 

Negara kesatuan adalah negara yang merdeka, berdaulat dimana diseluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah pemerintah pusar yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan disebut pula bersusunan tunggal. Ada dua bentuk negara kesatuan yaitu:

a. Negara kesatuan dengan sistem sentralistik yaitu dimana semua urusan rumah rangga neagra diatur oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan saja.
b. Negara kesatuan dengan sistem otonomi yaitu dimana daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Di jaman now yang modern ini sangat jarang dijumpai negara kesatuan yang pakai sistem sentralistik guys. Indonesia pernah punya sistem sentralisasi saat era orde baru atau saat Soeharto berkuasa. 

Negara serikat adalah negara yang bersusunan jamak karena terdiri dari beberapa neagra bagian. Disini urusan negara dibagi dua yaitu urusan limitatif alias terperinci diberikan pada pemerintah federal dan sisanya diurus negara bagian masing-masing. 

Indonesia pernah menggunakan sistem ini saat menjadi Republik Indonesia Serikat alias RIS. 
Bentuk Negara Kesatuan dan Federasi
Negara-negara bagian di Amerika Serikat
Perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat yaitu:
1. Negara bagian federasi punya kewenangan membentuk undang-undang sendiri dalam batas konstitusi federal tentunya sementara negara kesatuan organisasinya ditetapkan oleh pusat semuanya. 

Jadi kalau kamu pergi ke Amerika Serikat maka undang-undang tiap daerahnya bisa berbeda bro. Contohnya di Texas melegalkan senjata api tapi di Oklahoma tidak. 
2. Dalam negara serikat, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal sedangkan negara kesatuan wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu.

Rabu, Maret 28

Hakikat, Makna dan Pengertian Bangsa

Hakikat, Makna dan Pengertian Bangsa

Kamu tentu bingung ketika menyebut apakah kita ini bangsa Indonesia atau negara Indonesia?. Apakah ada perbedaan antara bangsa dan negara?. 

Jawabannya ada dan saya akan coba jelaskan di artikel ini. Kapan Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah bangsa?. 

Lalu kapan Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara?. Tambah bingung bukan?. Kalau begitu kita akan coba bahsa dulu apa hakikat, makna dan pengertian bangsa.

Bangsa pada hakikatnya terdiri atas sekumpulan manusia. Manusia tersebut merupakan individu yang secara hakiki bersifat sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri alias harus berinteraksi satu sama lain. 

Interaksi yang intens antar manusia dalam lingkungannya dalam waktu lama akan menghasilkan suatu peradaban dan kebudayaan tersendiri. Meski manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing namun mereka dapat hidup bersama dengan saling melengkapi satu sama lain.

Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain dinamakan gregariousness. Karenanya manusia disebut social animal atau hewan sosial (Soerjono Soekanto). Naluri untuk hidup bersama juga tercermin dari hasrat manusia untuk menjadi satu dengan manusia lain dalam masyarakat. 

Untuk itu manusia menggunakan pikiran, perasan dan kehendaknya. Semua itu bersatupadu membentuk kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan manusia. 
Hakikat, Makna dan Pengertian Bangsa
Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan sejak era kolonialismme
Dalam sejarahnya istilah bangsa diberi arti bermacam-macam. Bangsa menurut Ernest Renan adalah suatu komunitas yang memiliki kehendak untuk bersatu. Bangsa adalah satu kelompok manusia yang mau bersatu dan merasa dirinya bersatu. 

Otto Bauer mendefiniskan bangsa sebagai satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib.

Kedua definisi tadi belum memperhitungkan aspek geopolitik. Baik Renan maupun Bauer hanya sekedar melihat aspek orang namun tidak mengingat tempat atau bumi yang didiami oleh manusia itu. 

Bangsa Indonesia misalnya, bukan sekedar satu golongan orang yang hidup karena adanya kehendak untuk bersatu, namun menunjuk pada seluruh manusia yang secara geopolitik telah tinggal di wilayah tertentu sebagai satu kesatuan. 

Ben Anderson mengartikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Ada tiga unsur pokok bangsa menurut pengertian tadi:

1. Komunitas politik yang dibayangkan
Dinamakan demikian karena para anggota dari bangsa yang paling kecil sekalipun tidak saling kenal. Meski demikian para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. 

Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan banyak anggotanya rela mati bagi komunitas yang dibayangkan itu.

2. Memiliki batas wilayah yang jelas
Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas. Mengapa?. Karena bangsa-bangsa paling besar sekalipun yang penduduknya ratusan juta jiwa memiliki batas wilayah yang relatif jelas. 

Di luar perbatasan itu adalah bangsa-bangsa lain. Tidak satu  bangsa pun membayangkan dirinya meliputi semua umat manusia di bumi.

3. Berdaulat
Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang berdaulat karena sebuah bangsa berada di bawah suatu negara yang memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. 

Jadi bagaimana sejarah lahirnya bangsa Indonesia?. Bangsa Indonesia lahir dari adanya rasa senasib sepenanggungan selama masa penjajahan bangsa asing. 

Puncaknya Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lalu apakah jika tidak ada kolonialisme, negara Indonesia bisa hadir di muka bumi?.
Pengertian dan Prinsip Pokok Good and Clean Governance

Pengertian dan Prinsip Pokok Good and Clean Governance

Pemerintahan yang baik adalah kunci pembangunan yang adil dan merata di semua wilayah Indonesia. Masyarakat berhak memonitor kebijakan pemerintah di era demokrasi.

Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. 

Coba kamu lihat di berita televisi, sudah berapa banyak kepala daerah yang terjerat kasus hukum terutama korupsi. Apakah pemerintahan kita selama ini sudah baik?.

Di Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Kejujuran, amanah, dan peduli terhadap rakyat adalah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini. 

Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal bila unsur negara dan masyarakat madani saling terkait. Dalam pelaksanaan good and clean governance terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dan dipatuhi yaitu:
Pengertian dan Prinsip Pokok Good and Clean Governance
Mari ciptakan good and clean governance di masyarakat
a. Partisipasi
Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung atau lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh  ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi dan mufakat.

b. Penegakan Hukum
Asas penegakan hukum merupakan keharusan pengelolaan pemrintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Realisasi wujud pemerintahan yang baik dan bersih harus juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur berikut:
1. Supermasi hukum adalah setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dijamin pelaksanaannya secara benar dan independen.
2. Kepastiam hukum adalah setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu sama lainnya.
3. Hukum yang responsif adalah aturan hukum diatur berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu menyediakan berbagai kebutuhan publik secara adil.
4. Penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif.
5. Independensi peradilan adalah peradilan yang independen, bebas dari pengaruh politik.

c. Transparansi
Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya good dan celan governance. Menurut para pakar tata negara, jika tidak ada prinsip ini maka akan timbul korupsi. Aspek transparansi good governance antara lain:
1. Penetapan posisi/jabatan/kedudukan
2. Kekayaan pejabat publik
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan
5. Kesehatan
6. Moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat
7. Keamanan dan ketertiban
8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

d. Responsif
Asas responsif adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajarai dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

e. Konsensus
Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah mufakat. Cara pengambilan keputusan mufakat konsensus memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakannya sehingga tidak ada yang dirugikan.

f. Kesetaraan
Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, gender dan kelas sosial.

g. Efektivitas dan Efisiensi
Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektifitas dapat diukur dair seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. 

Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

h. Akuntabilitas
Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk memeprtanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

i. Visi Strategis
Asas visi strategis adalah pandangan-pandagngan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. 

Dengan kata lain kebijakan apapun yang akan diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya untuk masa depan.

Sabtu, Maret 17

Soal Prediksi USBN PKn SMA PG dan Essay

Soal Prediksi USBN PKn SMA PG dan Essay

Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan coba berikan contoh soal USBN PKn SMA yang pernah say aberikan saat try out di sekolah. Silahkan disimak dan dipelajari.

Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1.    Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak berwenang membubarkan DPR karena ….
a.    Presiden harus mempertanggungjawabkan kinerja ke DPR
b.    DPR adalah lembaga tertinggi di dalam pemerintahan
c.    Bila DPR dibubarkan maka kabinet akan dibubarkan pula
d.    Presiden dan DPR memiliki keududukan sama sehingga tidak bisa menjatuhkan satu sama lain
e.    Dalam UUD 45 NKRI tidak mencantumkan kewenangan presiden tentang hal tersebut

2.    Trias Politica eksekutif, legislatif dan yudikatif dikemukakan oleh ….
a.    Karl Marx
b.    Hans Kelen
c.    John Locke
d.    Montesquieu
e.    Linneaus

3.    Dalam sistem pemerintahan presidensial NKRI, presiden memiliki tanggung jawab terhadap ….
a.    DPR
b.    MPR
c.    DPD
d.    MK
e.    Rakyat

4.    Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh ….
a.    MPR
b.    DPR
c.    Menteri
d.    BPK
e.    KPK

5.    Proses terbentuknya negara karena adanya penyerahan suatu wilayah oleh sebuah perjanjian dua negara dinamakan ….
a.    Fusi
b.    Anexatie
c.    Proklamasi
d.    Occupatie
e.    Cessie

6.    Konsep yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki dinamakan ….
a.    Res communis
b.    Res nulius
c.    Reschstaat
d.    Referendum
e.    Laut teritorial

7.    Orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap dua dinamakan ….
a.    Appatride
b.    Apartheid
c.    Bipatride
d.    Iusoli
e.    Iusangunis

8.    Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa pada momen ….
a.    Proklamasi 1945
b.    Sumpah Pemuda 1928
c.    Perjanjian Renvile
d.    Konferensi Meja Bundar
e.    Perang Dunia 1

9.    Salah satu dimensi ideologi terbuka adalah realita, artinya ….
a.    Nilai ideologi berakar pada sejarah dan budaya bangsa Indonesia
b.    Nilai ideologi tidak bisa dipaksakan dari luar
c.    Nilai ideologi bersifat luwes
d.    Nilai ideologi berisi norma kehidupan
e.    Nilai ideologi bersifat mutlak

10.    Perhatikan terjadinya negara secara faktual di bawah ini !
1.    wilayah yang memisahkan diri dari negara yang menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaannya
2.    ketika suatu wilayah terbentuk akibat penarikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta)
3.    suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti
4.    daerah yang tidak bertuan dan belum ada yang menguasai, kemudian dimiliki dan dikuasainya
5.    penyerahan suatu daerah atau wilayah kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu
Dari sajian terjadinya negara di atas, terjadinya negara Liberia ditunjukkan pada nomor ... .
a.    1
b.    2
c.    3
d.    4
e.    5

11.     Perhatikan tujuan negara Republik Indonesia di bawah ini !
1.    melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2.    memajukan kesejahteraan umum
3.    mencerdaskan kehidupan bangsa
4.    ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
5.    mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dari tujuan  negara di atas, yang menunjukkan bahwa Indonesia sangat mengutamakan jaminan perlindungan terhadap siapa saja yang tinggal di wilayah Indonesia ditunjukkan pada nomor ….
a.    1
b.    2
c.    3
d.    4
e.    5

12.    Perhatikan data-data berikut ini :
1.    sehat jasmani maupun rohani
2.    telah berusia 17 tahun atau sudah kawin
3.    bertempat tinggal di wilayah Indonesia 5 tahun berturut-turut
4.    dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila
5.    tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
6.    tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
Dari data-data di atas, yang merupakan syarat memperoleh kewarganegaraan RI, ditunjukkan pada nomor ... .
a.    1, 2, 3, dan 4
b.    1, 3, 4, dan 5
c.    2, 3, 4, dan 5
d.    2, 4, 5, dan 6
e.    3, 4, 5, dan 6

13.     Perhatikan contoh pelaksanaan HAM  berikut ini !
1.    memilih dan memeluk suatu agama
2.    memiliki kebebasan untuk bergerak
3.    menyampaikan usul kepada pemerintah
4.    menyatakan pendapat dalam suatu rapat
5.    mendirikan partai politik bersama-sama teman
6.    memperoleh pengajaran dan pendidikan memadai
Dari contoh diatas, yang termasuk pelaksanaan hak asasi pribadi ditunjukkan pada nomor  ... .
a.    1, 2, dan 4
b.    1, 3, dan 5
c.    2, 3, dan 5
d.    2, 4, dan 6
e.    3, 5, dan 6

14.     Perhatikan contoh pelanggaran HAM berat, berikut ini !
1.    Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional
2.    Pemaksaan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
3.    Pengkondisian kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian
4.    Perkosaan, perbudakan seksual pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
5.    Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal yang dilarang menurut hukum internasional
Dari contoh di atas yang termasuk kejahatan kemanusiaan tingkat tinggi ditunjukkan pada nomor … .
a.    1, 2, dan 3
b.    1, 4, dan 5
c.    2, 3, dan 5
d.    3, 4, dan 6
e.    4, 5, dan 6

15.    Perhatikan lembaga-lembaga negara di bawah ini !
1.    Dewan Perwakilan Rakyat
2.    Organisasi Kemasyarakatan
3.    Mahkamah Agung
4.    Presiden/Wakil Presiden
5.    Pemimpin Partai Politik
6.    Lembaga Swadaya Masyarakat
Dari lembaga-lembaga negara di atas yang termasuk Infrastruktur Politik ditunjukkan pada nomor … .
a.    1, 2, dan 5
b.    1, 4, dan 5
c.    2, 5, dan 6
d.    3, 4, dan 6
e.    4, 5, dan 6

16.     Orde baru di Indonesia dimulai sejak tahun ….
a.    1965
b.    1966
c.    1998
d.    2004
e.    1945

17.     Negara berikut ini berbatasan langsung dengan Indonesia, kecuali ….
a.    Malaysia
b.    Timor leste
c.    Singapura
d.    Kamboja
e.    Papua Nugini

18.     Lambang sila ketiga Pancasila adalah ….
a.    Bintang
b.    Padi kapas
c.    Banteng
d.    Beringin
e.    Rantai

19.     Perhatikan ciri berikut:
Ø    Orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan politik,
Ø    masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta huruf, seperti : petani dan buruh tani, pemulung   
Ø    masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan sistem politik kecil
Ø    Pemimpin politik  biasanya berperan ganda bidang  ekonomi, agama dan budaya.     Orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan politik
Ciri diatas menandakan masyarakat politik ….
a.    Parokial
b.    Subjek
c.    Partisipan
d.    Demokrasi
e.    Liberal

20.     Jojon mendapatkan nilai ulangan Kimia 100 karena ia belajar dengan giat dan pantang menyerah. Tipe keadilan sesuai dengan cerita tadi adalah ….
a.    Keadilan distributif
b.    Keadilan komutatif
c.    Keadilan kodrat alam
d.    Keadilan konvensional
e.    Keadilan sama rata

21.     Organisasi PBB yang memiliki tugas di bidang pangan adalah ….
a.    WTO
b.    UNICEF
c.    UNESCO
d.    ILO
e.    FAO

22.     Manakah diantara ciri berikut yang mencirikan kabinet parlementer?
a.    Presiden tidak bertanggung jawab kepada parleme       
b.    Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
c.    Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen
d.    Raja, ratu atau presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasan pemerintahan.
e.    Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

23.     Pemilu langsung pertama di Indonesia dilaksanakan tahun ….
a.    1998
b.    1975
c.    2004
d.    2009
e.    2010

24.     Kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia diatur dalam pasal ….
a.    27
b.    28
c.    29
d.    30
e.    31

25.     Salah satu komponen kekuasaan horizontal di Indonesia adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter di Indonesia dipegang oleh ….
a.    MPR
b.    DPR
c.    KPK
d.    BPK
e.    Bank Indonesia

26.     Filsafat Pancasila berakar dari hasil karya Mpu Tantular pada kitab Sutasoma. Ada 5 sendi kehidupan pada masa lalu diantara madat, artinya …..
a.    Dilarang mencuri
b.    Dilarang membunuh
c.    Dilarang judi
d.    Dilarang mabuk
e.    Dilarang main perempuan

27.    Pemerintahan yang buruk terjadi karena beberapa faktor berikut ini ….
a.    Transparansi kebijakan publik
b.    Kepemimpinan yang santun dan efektif
c.    Ketidakadilan
d.    Pembangunan yang adil dan merata
e.    Peningkatan pendapatan daerah

28.    Salah satu keuntungan dari adanya otonomi daerah adalah ….
a.    Munculnya kader-kader daerah yang handal
b.    Merebaknya korupsi di tingkat daerah
c.    Kebijakan hanya bertumpu pada orang-orang pusat
d.    Terjadi ketidakadilan pembangunan
e.    Adanya potensi disintegrasi bangsa

29.     Perhatikan tugas-tugas berikut ini!
-    Melaksanakan pengaturan
-    Melakukan penjagaan
-    Melakukan pengawalan
-    Melakukan patroli terhadap kegiatan mayarakat atau pemerintah
Tugas diatas adalah kewajiban salah satu penegak hukum, yaitu ….
a.    Hakim
b.    Jaksa
c.    Advocat
d.    Kepolisian
e.    KPK

30.     Pernyataan yang menunjukkan contoh bentuk pengingkaran/ketidakpatuhan terhadap kewajiban rakyat di bidang pertahanan dan keamanan adalah ….
a.    Seorang pemuda selalu membuat keributan di lingkungan masyarakat
b.    Peserta kampanye konvoi tanpa memakai helm
c.    Sebuah keluarga masuk tempat wisata tanpa membeli karcis masuk
d.    Seorang anak berhentik sekolah SD untuk membantu ibu/bapaknya
e.    Seorang pemuda tidak membayar pajak kendaraan mewah bertahun-tahun

31.     Manakah diantara negrara berikut ini yang menganut sistem pemerintahan presidensial?
a.    Inggris
b.    Spanyol
c.    Belanda
d.    Italia
e.    Belgia

32.     Perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai suatu persolan, merupakan salah satu sumber hukum yang disebut dengan ….
a.    Doktrin
b.    Undang-Undang
c.    Yurisprudensi
d.    Kebiasaan
e.    Traktat

33.     Salah satu ciri HAM adalah bersifat universal, artinya ….
a.    Tidak dapat dibagi karena manusia berhak mendapatkan seluruh haknya
b.    HAM berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali
c.    HAM melekat pada diri manusia sebagai mahluk Tuhan
d.    HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun
e.    HAM adalah bagian manusia yang harus dijaga

34.     Kekuasaan inspektif di Indonesia dipegang oleh ….
a.    BPK
b.    KPK
c.    BI
d.    MPR
e.    DPR

35.     Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai ….
a.    Nilai dasar
b.    Nilai moral
c.    Nilai instrumental
d.    Nilai instruksional
e.    Nilai praktis

36.     Isi pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 45 adalah ….
a.    Negara mewujudhkan keadilan sosial
b.    Negara berdasar kepada Ketuhanan YME
c.    Negara hendak menjaga kesimbangan hak dan kewajiban warga negara
d.    Negra melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
e.    Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan permusyawaratan perwakilan

37.     Proses terbentuknya sebuah negara dikarenakan peleburan dua negara menjadi satu seperti Jerman Barat dan Jerman Timur dinamakan ….
a.    Anexatie
b.    Proklamasi
c.    Fusi
d.    Occupatie
e.    Regresi

38.     Presiden ketiga Indonesia adalah ….
a.    BJ Habibie
b.    Megawati
c.    Gus Dur
d.    SBY
e.    Soekarno

39.     Salah satu fungsi pers adalah penjaga demokrasi. Maksudnya pers melaporkan jalannya suatu perkara sidang ….
a.    Dengan dibumbui opini
b.    Sesuai kejadian tanpa rekayasa
c.    Dengan pemotongan informasi
d.    Dengan memihak salah satu pihak
e.    Untuk kepentingan partai

40.     Saah satu media massa milik Indonesia adalah ….
a.    Al Jazera
b.    Tempo
c.    Daily Mail
d.    Huftington Post
e.    Times

41.     Ciri khas unik dari demokrasi Pancasila dibandingkan demokrasi lainnya adalah ….
a.    Keputusan berdasarkan suara terbanyak
b.    Segala permasalahan diselesaikan di pengadilan
c.    Adanya lembaga permasyarakatan
d.    Adanya pemilu
e.    Pengambilan keputusan didasarkan asas musyawarah mufakat

42.     Kedudukan Pancasila kaitannya terhadap pengaruh budaya asing adalah ….
a.    Sebagai filter atau penyaring
b.    Jiwa dan ideologi bangsa
c.    Pedoman hidup bangsa
d.    Sebagai pelita bangsa
e.    Sebagai dasar sendi bernegara

43.     Ciri-ciri negara:
-    Peran negara kecil
-    Swasta mendominasi
-    Kapitalisme
-    Banyak monopoli perusahaan
Ciri diatas menandakan ideologi negara ….
a.    Komunis
b.    Sosialis
c.    Pancasila
d.    Ateis
e.    Liberal

44.     Negara Indonesia saat ini sedang tumbuh dan berkembang pesat. Beberap waktu lalu menteri Ekonomi Indonesia menerima penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia. Menteri tersebut adalah ….
a.    Susi Pujiastuti
b.    Sri Mulyani
c.    Fadli Zon
d.    Ahmad Heryawan
e.    Rahmad Effendi

45.    Di era reformasi, jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Hal ini menunjukkan adanya ….
a.    Pelanggaran hak berkuasa kepada warga sipil
b.    Tindakan untuk mencegah orang biasa berkuasa di Indonesia
c.    Keinginan rakyat untuk mengubah sistem kekuasaan
d.    Upaya mencegah terjadinya absolutisme kekuasaan
e.    Tindakan pemerintah menjaga presiden dan wakil presiden

46.     Pada tahun 2014, Joko kali pertama ikut pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sebagai pemilih pemula, ia sanga senang. Ia menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dengan mempertimbangkan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden.
Menurut cerita di atas, Joko telah mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu sila ke ….
a.    1
b.    2
c.    3
d.    4
e.    5

47.     Manakah diantara konsep isi Pancasila berikut yang bukan merupakan hasil pemikiran Moh. Yamin?
a.    Periketuhanan
b.    Perikebangsaan
c.    Perikeadilan
d.    Perikerakyatan
e.    Mufakat dan demokratis

48.     Manakah diantara fenomena berikut ini yang merupakan dampak globalisasi di bidang pertanian?
a.    Adanya spesalisasi pekerjaan
b.    Meningkatkanya kasus wabah penyakit
c.    Adanya pertukaran pelajar antar benua
d.    Adanya variasi model pakaian
e.    Pengembangan bibit-bibit varietas unggul

49.     Hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum dinamakan ….
a.    Hukum publik
b.    Hukum privat
c.    Traktar
d.    Dokrin
e.    Yurisprudensi

50.     Kebebasan memeluk agaman dan kepercayaan di Indonesia dijamin dalam UUD 45 Pasal ….
a.    27
b.    28
c.    29
d.    30
e.    31


ESSAY
1. Jelaskan mengapa Pancasila merupakan ideologi yang paling cocok digunakan di NKRI!
2. Jelaskan keunggulan dan kekurangan dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia!
3. Kemukakan peranan pers di era globalisasi saat ini!
4. Jelaskan ciri-ciri pada sebuah masyarakat madani!
5. Apa perbedaan dari infrastruktur dan suprastruktur seuah negara dan bagaimana kaitan masing-masing komponennya terhadap penyelenggaran pemerintahan!
6. Mengapa Hak Asasi Manusia harus dibatasi dan tidak boleh dilaksanakan seenaknya dalam kehidupan?. Berikan contoh kasusnya!.
7. Jelaskan faktor-faktor terjadinya bad governance!
8. Apa perbedaaan dari kelembagaan NKRI sebelum dan sesudah amandemen!
9. Jelaskan tentang 3 tipe budaya politik!
10. Jelaskan tentang alat-alat hukum negara dan fungsinya!.

Kamis, Maret 15

Pengertian Sumber Hukum Materil dan Formal

Pengertian Sumber Hukum Materil dan Formal

Hukum adalah aturan yang mengikat dan wajib dipatuhi untuk terciptanya kestabilan dalam bermasyarakat. Lalu darimana sumber hukum itu?. 

Sumber hukum adalah tempat dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum. Ada dua sumber hukum yaitu materil dan formal.

a. Materil
Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Contoh hukum materil ialah nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, bangsa, hubungan sosisal, kekuatan politik dan keadaan geografi.
Pengertian Sumber Hukum Materil dan Formal
Al Quran adalah sumber hukum
b. Formal
Sumber hukum formal merupakan ketentuan-ketentuan hkum yang telah memiliki bentuk formal. Contoh sumber hukum formal antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang
Pengertian Undang-undang sebagai sumber hukum memiliki arti formal dan materil. Undang-undang dalam arti dormal adalah setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya. 

Undang-undang dalam arti luas adalah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada setiap orang (umum). Di Indonesia, undang-undang mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun menurut hierarki. Mulai dari Pancasila-Pembukaan UUD 45-UU-Perpu-Perda.
2. Yurisprudensi
Pengertian Yurisprudensi adalah keputusan hakim atau pengadilan sebelumnya. Keputusan ini muncul bila menghadapi suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang sehingga hakim berkewajiban menciptakan hukum itu sendiri. 

Bila keputusan yang dihasilkan dianggap adil dan baik, keputusan tersebut akan dipakai hakim lain untuk memutuskan perkara serupa. Dengan begitu, keputusan hakim tersebut akan menjadi hukum tetap.
3. Kebiasaan
Pengertian Kebiasaan adalah semua peraturan yang tidak ditetapkan pemerintah namun ditaati oleh semua masyarakat. Kebiasaan yang menjadi sumber hukum adalah kebiasaan yang bersifat tetap dilakukan oleh anggota masyarakat sebagai kewajiban hukum seperti hukum adat di dalam masyarakat.
4. Traktat
Pengertian Traktat adalah perjanjian antar negara. Traktat bersifat mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara dari tiap-tiap negara yang mengadakannya. Oleh karenanya, traktat dapat dikatakan sebagai sumber hukum.
5. Doktrin
Pengertian Doktrin adalah pendapat para ahli dalam memberikan pandangannnya terhadap hukum tertentu. Pendapat ahli ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukuman pleh para hakim dalam suatu perkara atau oleh pembentuk undang-undang dalam hal mengkaji rancangan undang-undang.

Senin, Februari 12

Kedudukan Pemerintah Pusat Dalam Pemerintahan

Kedudukan Pemerintah Pusat Dalam Pemerintahan

Pemerintah pusat dalam arti singkat adalah presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang punya kekuasaan menjalankan pemerintahan dan dibantu oleh seorang wakil dan para menteri. 

Kedudukan pemerintah pusat mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. 

Selain itu juga meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi strategis, konservasi dan standarisasi nasional. 

Lebih banyak pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan, berkisar pada pembuatan kebijakan, penetapan norma, standarisasi, pengawasan dan pembinaan.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonomi. 

Pembagian urusan pemerintahan itu didasarkan pada pemikiran bahwa selalu ada berbagai urusan pemerintahan yang tetap harus menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan yaitu urusan pemerintahan yang terdiri atas sebagai berikut:
Kedudukan Pemerintah Pusat Dalam Pemerintahan
Presiden sebagai komando tertinggi NKRI
a. Politik luar negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakna luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan luar negeri dan lainnya. 

b. Pertahanan, misalnya membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi warga negara dan lainnya.

c. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan lainnya.

d. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan lainnya.

e. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyrakatan, menetapkan kebijakan kehakiman keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk Undang-Undang, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional.

f. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan lainnya dan bagian tertentu bagian urusan pemerintahan lainnya yang berskala nasional tidak diserahkan pada daerah.

Itulah contoh peran pemerintah pusat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jadi kedudukan pemerintah pusat mencakup 6 aspek diatas.
Gambar: disini

Kamis, Februari 1

Pengertian dan Makna Bhinneka Tunggal Ika

Pengertian dan Makna Bhinneka Tunggal Ika

Sebagai negara kepulauan dan kaya akan etnis, Indonesia harus memiliki perekat agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga. Perekat bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 

Semboyan ini diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular dalam kita Sutasoma yang berbunyi "Berbeda-beda itu, satu mangrwa", Artinya berbeda-beda itu, tak ada pengabdian yang mendua. 

Semboyan ini kemudian menjadi prinsip pemerintahan Majapahit.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada masa Majapahit digunakan untuk mengantisipasi keanekaragaman agama yang dipeluk Majapahit masa itu. Meskipun agama rakyatnya berbeda mereka tetap satu dalam pengabdian. 

Pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi NKRI. Dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, semboyan ini selalu digunakan untuk mendorong lahirnya semangat persatuan bangsa.

Bhinneka Tunggal Ika memberi pesan agar keanekaragaman Indonesia senantiasa dipelihara dan dipandang sebagai aset nasional.
Pengertian dan Makna Bhineka Tunggal Ika
Bhineka Tunggal Ika Pemersatu Bangsa Indonesia
Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, budaya, ras dan golongan namun tetap satu dalam bingkai kesatuan. 

Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari antara lain saling menghargai dan menghormati antar masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada di dalmnya. Dengan begini kepentingan bersama selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Selain semboyan tersebut, negara Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa sebagai berikut:
a. Dasar negara Pancasila
b. Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan
c. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan
d. Lambang negara Garuda Pancasila
e. Lagu Indonesia Raya
f. Lagu-lagu perjuangan

Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki arti sangat penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dalam keberagaman ini harus dipahami oleh setiap warga negara agar terwujud masyarakat madani yang berkeadilan sosial bagi seulruh rakyat Indonesia. 

Selain itu kehidupan berbangsa dan bernegara akan senantiasa aman, damai dan tanpa gangguan.

Gambar: disini

Rabu, Januari 31

Peranan Organisasi Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Peranan Organisasi Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations adalah perkumpulan negara-negara dunia dalam sebuah organisasi. Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis.  

Kelima Negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak Veto yaitu hak untuk membatalkan atau memveto keputusan dewan keamanan PBB.  

Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, mandarin. Rusia dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Kimon dari Korea Selatan.

Tujuan PBB:
1. Menjaga perdamaian dunia
2. Mengembangkan persahabatan antar bangsa
3. Membantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta  aksara, penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM.
4. Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB diatas.

Prinsip-Prinsip PBB:
1. Negara anggota memiliki kedaulatan sederajat.
2. Negara anggota mematuhi piagam PBB
3. Negara-negara menyelesaikan perselisihan dengan cara damai
4. Negara-negara menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Negara anggota membantu PBB
Logo Perserikatan Bangsa Bangsa
Badan /Alat Perlengkapan PBB:
1. Majelis Umum (General Asembly) :
Angotanya semua Negara anggota PBB.  Fungsinya sebgai forum untuk membahas masalaha yang menjadi keprihatinan dunia. Bersidang  setiap tahun.  

Keputusannya tidak mengikat anggota PBB karena hanya bersifat rekomendasi namun berbobot karena merupakan hasil pandangan mayoritas Negara di dunia.

2. Dewan Keamanan PBB (Security Council) :
Adalah badan PBB yang fungsinya memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.  Anggaotanya 15 negara yang terbagi menjadi 5 anggota tetap (Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Amerika serikat) dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 2 tahun.  

Dewan ini memiliki hak Veto yaitu hak untuk memblokir atau menolak keputusan Dewan walaupun ke 14 anggota dewan yang lain menyetujui keputusan yag bersangkutan, namun bias dibatalkan oleh 1 negara dari anggota Dewan tersebut.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) :
Anggotanya terdiri dari 54 negara dan setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun.  Fungsi dewan ini adalah bertanggug jawab atas kegiatan sosial  PBB.  Bersidang setiap tahun selama satu bulan.  

Dewan ini merekomendasi kepada majelis umum yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, masalah lingkungan dan Hak Asasi Manusia.  Badan ini mengkoordinir badan-badan seperti WHO (World Health Organization) oeganisasi kesehatan Dunia, ILO (International Labour Organization) organisasi Perburuhan Internasional, FAO (Food and Agriculture Organization) organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (United Nations educational Scientific and Cultural Organization), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.  

UNICEF (United Nations Shildren’s Fund) Dana Kanak-Kanak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan bantuan untuk rencana-rencana kesejahteraan ibu dan anak di seluruh Negara di dunia.

4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council) :
Dewan ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang masuk kategori trust territories (wilayah peerwalian).  

Wilayah perewalian adalah wilayah bekas jajahan yang ditempatkan dalam satu system perwalian sebagai satu cara agar Negara-negara anggota bertanggung jawab atas wilayah tersebut (biasanya Negara bekas penjajahnya) dan menngkatkan kemajuan wilayah itu menuju kemerdekaannya. 

Contoh Negara Togo dan Kamerun, kepulauan Solomon adalah bekas jajahan Jerman.  Kemudian Negara bekas jajahan Turki seperti Jordania dan Palestina.  Negara yang terakhir yang mencapai kemerdekaannya pada Bulan November 1994 adalah Palau. Pada bulan Desember menjadi anggota PBB.

Sistem perwalian itu diselenggarakan dalam rangka :
1. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional
2. Memajukan politik, ekonomi, sosbud penduduk setempat.
3. Mendorong peenghormatan HAM dan saling ketergantungan sesame bangsa,
4. Menjamin penanganan masalah-masalh soaial dan ekonomi.

5.  Mahkamah Internasional (International Court of Justice) :
Adalah badan pengadilan internasional resmi dan tetap yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.  Terdiri 15 hakim yang dipilih Majelis Umum berdasarkan kemampuan mereka dan bermarkas di Den Haag Belanda.

1. Pihak yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah internasional :
2. Semua Negara yang berada di bawah Statuta (wilayah Kerja) Mahkamah Internasional, Perkara apa saja.
3. Negara lain yang bukan statute Mahkamah  Internasioanl dengan syarat yang telah ditetapkan.
4. Dewan Keamanan PBB.
5. Mahkamah Internasional selain mengadili perkara dapat juga memberikan nasihat hokum kepada majelis Umum, Dewan keamanan atas permohonan badan tersebut dan badan PBB lainnya.
6. Sekretariat (Secretariat) :
Badan ini terdiri atas satu orang sekretaris Jenderal dan staf yang diperlukan.  Sekretaris Jenderal diangkat  oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB.  Sekjen sekarang Ban Kimon dari Korea selatan.

Badan Khusus PBB (Specialized Agencies) :
a. ILO (International Labour Organizatiaon) yaitu Organisai buruh internasional didirikan pada tanggal  11 April 1919 bermarkas di Jenewa, Swiss.  Bertujuan memelihara perdamaian abadi dengan memajukan keadilan ekonomi, social dan memperbaiki syarat perburuhan dan tingkat kehidupannya.
b. FAO ( Food and agriculture Organization) yaitu organisasi bahan makanan dan pertanian PBB didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 bermarkas di Roma, Italia. Badan ini bertujuan meningkatkan perdamaian dan effisiensi produksi dan distribusi hasil makanan dan pertanian, hutan, perbaiki hidup penduduk desa.
c. UNESCO (United Nations educational Scientific and Cultural Organization), yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 bermarkas di Paris, Prancis.  Badan ini bertujuan memberi sumbangan kearah perdamaian dan keamanan dengan memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa melalui pendidikan, pengetahuan.
d. WHO (World Health Organization) yaitu organisasi kesehatan Dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 bermarkas di Jenewa, Swiss, bertujuan mencapai tingkat kesehatan yang tertinggi bagi semua rakyat di dunia.
e. IBRD (International Bank of Reconstruction and Development) yaitu badan pembangunan dan perkembangan internasional yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 bertyujuan membantu pembangunan dan perkembangan daerah-daerah milik anggota PBB untuk memudahkan penanaman modal untuk tujuan produktif.
f. IMF (International Monetary Fund) yaitu dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 desember 1945 bermarkas di Washington, Amerika Serikat.  Bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional dan perluasan perdagangan internasional, stabilitas pertukaran uang, membantu menetapkan system pembayaran multilateral terhadap transaksi yang sedang berjalan.
g. ICAO (International Civil Aviation Organization) yaitu organisasi penerbangan sipil internasional.
h. UPU (Universal Postal Union) yaitu persatuan pos sedunia.
i. ITU (International Telecommunication union yaitu persatuan telekomunikasi internasional.
j. ITO (International Trade Organization) yaitu organisasi perdagangan internasional dan persetujuan mengenai bea  dan cukai dan perdagangan.
WTO (Word Trade Organization) Organisasi perdagangan Dunia.(Bukan Badan PBB).

Gambar: disini

Senin, Januari 29

Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari beberapa unsur negara dengan tugas tertentu yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara. 

Dalam sistem pemerintah era modern dikenal konsep trias politica yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ada dua sistem pemerintahan negara secara umum yaitu presidensial dan parlementer.

Sistem Pemerintahan Presidensial
Sisitem pemerintahan presidensial bertitik tolak dari konsep kekuasaan trias politica. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas khususnya antara eksekutif dan legeislatif. Ciri sistem pemerintahan presidensial adalah:

1. Kedudukan kepalan negara (presiden) adalah sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
2. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga akan terjadi presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai politik di parlemen.
3. Presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi. Hal ini mengingat kedua lembaga ini sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat. Pola semacam ini merupakan bentuk perluasan pola representasi rakyat.
4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatannya namun jika presiden melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka bisa dikenai impeachment (pengadilan DPR). Pelaksanaannya dilakukan oleh Hakim Tinggi pada Supreme Court bukan anggota parlemen.
5. Dalam rangka menyusun kabunet (menteri), presiden wajib meminta persetujuan parlemen. Dengan demikian presiden hanya menyampaikan calon anggota kabinet, sedangkan parlemen yang menentukan personil yang definitif. Kemudian presiden mengangkat menteri tersebut setelah mendapat persetujuan parlemen.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden wajib tunduk dan bertanggung jawab pada presiden.

Dalam sistem presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dan kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat. 

Kekuasaan membuat undang-undang di tangan kongres, sementara presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat. Tugas peradilan dilakukan oleh badan peradilan yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. 

Hakimnya diangkat seumur hidup selama kelakuannya tidak tercela. Negara penganut sistem presidensial adalah Indonesia, Turki dan Amerika Serikat.
Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Presiden RI sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat erat. Hal ini disebabkan para menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dari parlemen. 

Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.

Sistem parlementer lahir dari pertanggungjawaban menteri. Misal, di Inggris dimana seorang  raja tidak dapat diganggu gugat dan jika terjadi perselisihan antara raja dan rakyat maka menteri yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja.

Ada beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu:
a. Terdapat hubungan erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen) bahkan antara keduanya saling memengaruhi satu sama lainnya.
b. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen.
c. Kepada negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. Kedudukan seperti ini mengakibatkan kepala negara tidak dituntut pertanggungjawaban konstitusional apapun sebab kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara. Walaupun demikian, kepala negara juga diberik wewenang untuk menunjuk formatur kabinet dan membubarkan kabinet jika keadaan darurat.
d. Dikenal juga mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri, baik secara perseorangan maupun kolektif tidak dapat diterima oleh parlemen.
e. Raja/ratu/presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet.
f. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Kabinet harus meletakan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, jika parlemen mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya kepada menteri.
g. Dalam kabinet dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan perdana menteri adalah ketua partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.
h. Jika ada perselisihan antara kabinet dengan parlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen.

Contoh negara sistem parlementer adalah Inggris dan Malaysia.
Gambar: disini

Senin, Januari 22

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam berita televisi atau media sosial tentu kita sudah sering istilah HAM atau Hak Asasi Manusia. Lalu apa pengertian HAM itu sebenarnya?. 

Hak pada dasarnya adalah kewenangan untuk bertindak. Kewenangan itu bisa muncul karena pemberian orang lain, aturan hukum, pemberian masyarakat atau negara. Namun ada puala hak yang bukan merupakan pemberian pihak lain melainkan bawaan yaitu HAM.

HAM adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau mendasar atau prinsipil. Hal-hal yang asasi itu adalah berbagai hal yang memungkinkan manusia dapat hidup layak sebagai manusia sejati.

HAM bersifat kodrati, hak tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang memilikinya, siapun orangnya dimanpun ia berada, bagaimanapun keadaannya. Dasar keberadaan HAM adalah kodrat seseorang sebagai manusia. 

Dengan demikian HAM seseorang tidak bergantung pada pengakuan pihak lain. Diakui atau tidak oleh pihak lain, setiap orang tetap saja punya HAM. HAM juga tidak dapat dihilangkan oleh pihak manapun. Pihak lain hanya bisa tidak mengakui atua melanggar HAM namun meksipun tidak diakui atau dilanggar HAM itu tetap ada.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia jangan dipelintir dan disalahgunakan
Semakin HAM diakui dan dijamin pelaksanaanya maka semakin mungkin orang bisa menjalankan kehidupan wajar sebagaimana layaknya manusia, begitupun sebaliknya. Patut diingat bahwa ada beberapa definisi atau pengertian HAM dan satu sama lain berbeda. Berikut ini penjelasannya:

a. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia (Franz Magnis-Suseno).
b. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia (A.J.M. Milne).
c. HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia (David Beetham & Kevin Boyle).
d. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki atau perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar namun tidak dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum yang berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. HAM dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak neagra di dunia (C. de Rover).
e. HAL adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah (Austin-Ranney).
f. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Allah SWT dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 dan No.26 Th. 2006).

Sumber: Erlangga. PKn Kelas X.
Gambar: disini

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Notification
Mau info terbaru tentang artikel blog ini?. Like fanspage guru geografi di facebook!.
Done
close