Guru Geografi: Kewarganegaraan - Blog Guru Geografi Gaul
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, Mei 26

Pengertian, Hakikat dan Ciri Sebuah Negara Menurut Austin Ranney

Pengertian, Hakikat dan Ciri Sebuah Negara Menurut Austin Ranney

Negara di dunia ini ada banyak sekali dan kita sekarang tinggal di Negara Indonesia bukan?. Lalu apakah negara itu sama dengan organisasi?. 

Bagaimana sebuah negara bisa terbentuk?. Kali ini kita akan coba memahami tentang pengertian dan hakikat sebuah negara. Istilah negara adalah terjemahan dari bahasa Inggris state, bahasa Belanda dan Jerman staat dan bahasa Perancis etat. 

 Kata-kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Ltin status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Sementara itu menurut Franz Magnis Suseno, negara merupakan satu kesatuan masyarakat politik. Fungsinya adalah membuat, menerapkan dan menjamin berlakunya norma kelakukan untuk seluruh masyarakat. 

Norma ini berlaku dengan pasti yang artinya negara tidak membiarkan aturan-aturannya dilanggar. Jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. 

Sebagai perwujudan kedaulatan yang dimiliki maka negara punya sifat-sifat khusus yang hakiki. Menurut Austin Ranney ada 4 perbedaan negara dengan organisasi lainnya yaitu:
Pengertian, Hakikat dan Ciri Sebuah Negara Menurut Austin Ranney
Negara Indonesia berdaulat
Cakupan Kewenangan
Negara: menyeluruh, mencakup semua warga negara, keanggotaan tak bersfiat sukarela, bukan atas kehendak bebas yang bersangkutan
Organisasi: terbatas pada bidang tertentu, hanya terbatas pada anggota organisasi, keanggotaannya bersifat sukarela

Sifat Aturan Yang Dibuat
Negara: lebih mengikat setiap warga masyarakat
Organisasi: kurang mengikat

Jenis Sanksi
Negara: memiliki monopoli yang sah untuk memenjarakan dan menghukum mati pelanggar hukum
Organisasi: denga, tebusan tertentu, pemecatan anggota

Kekuatan Penegarakan Aturan
Negara: melimpah (tentara, polisi, dan persenjataan lain)
Organisasi lain: relatif kecil

Rabu, Mei 9

Sejarah Awal Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950

Sejarah Awal Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950

Negara Indonesia saat ini berbentuk kesatuan atau NKRI, tapi tahukah kamu bawa dulu Indonesia sempat berbentuk Serikat?. Jadi gini ceritanya, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB maka ditandatangani suatu persetujuan diantara Ratu Belanda Yuliana dan Wakil Indonesia di Den Haag pada 27 Desember 1949 tentang Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB diantaranya:

1. Konstitutsi RIS menentukan bentuk neagra serikat atau federasi yaitu 16 negara bagian.
2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal dimana menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen.
3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.
Sejarah Awal Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950
Konferensi Meja Bundar
Berdirinya negara RIS dalam sejarah Indonesia adalah salah satu taktik politik untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana tercantum dalam alinea IV. Maka muncul gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu dengan menggabungkan diri dengan negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta walau pada saat itu negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja. Seiring berjalannya waktu, negara bagian dalam RIS ini tinggal 3 buah saja yaitu Negara bagian RI Proklamasi, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.

Akhirnya nih berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI pada 19 Mei 1950, maka semua negara bagian besatu dalam bingkan negara kesatuan dengan Konstitusi Sementara berlaku sejak 17 Agustus 1950. Walaupun UUDS 1950 telah menjadi tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi, pancasila dan UUD 45 namun kenyataannya masih berorientasi pada pemerintahan yang berasas liberal sehingga isi maupun jiwanya menyimpang dari Pancasila. Ini disebabkan hal berikut:

1. Sistem multipartai dari kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata berumur jagung 6-8 bulan. Hali ini berakibat tidak mampunya pemerintah untuk menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan, gangguan keamanan dan penyelewengan dalam masyarakat.
2. Secara ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950 tidak berhasil mendekati perumusan otentik pembukaan UUD 45 yang dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga ada penyimpangan. Namun bagaimanapun, UUDS 50 ini merupakan strategi ke arah negara RI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dari dari awalyaRepublik Indonesia Serikat.

Gambar: disini

Senin, Mei 7

3 Ciri Budaya Politik di Indonesia Menurut Affan Gaffar

3 Ciri Budaya Politik di Indonesia Menurut Affan Gaffar

Politik adalah bagiandari kehidupan manusia tanpa terkecuali. Bicara politik tentu bagi sebagian orang sangat menjijikan dan cenderung tidak peduli. 

Namun kamu harus tahu bahwa semua kehidupan kita dalam bernegara itu dipengaruhi oleh kebijakan politik guys seperti harga BBM, rumah, bahan pangan dan lainnya. 

Jadi kita harus aktif berpolitik memilih pemimpin yang terbaik menurut kita. Berbicara tentang budaya politik di Indonesia, Affan Gaffar mengatakan bahwa budaya politik di Indonesia memiliki 3 ciri dominan sebagai berikut:

1. Hierarki yang tegas
Sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat hierarkis yang menunjukkan adanya pembedaan atau tingkatan atas dan bawah. 

Stratifikasi sosial yang hierarki ini nampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dan rakyat. Wah, jadi seperti kasta Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra aja ya guys.

Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial jenis ini terlihat pula saat cara penguasa memandang dirinya dan rakyatnya. 

Mereka cenderung merendahkan rakyatnya karena sang penguasa ini sudah baik, pemurah dan pelindung rakyat. Maka rakyat harus patuh, tunduk, setia dan taat pada penguasa negara. 
3 Ciri Budaya Politik di Indonesia Menurut Affan Gaffar
Demonstasi adalah kegiatan politik partisipatif
2. Kecenderungan patronage
Kecenderungan patronage adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage, baik di kalangan penguasa dan masyarakat maupun pola hubungan patron-client. Pola hubungan ini bersifat individual. 

Antara dua individu, yaitu patron dan client, terjadi interaksi timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. 


Patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan kasih sayang, bahkan materi. 

Kemudian, client memiliki sumber daya berupa dukungan, tenaga, dan kesetiaan. Menurut Yahya Muhaimin, dalam sistem bapakisme (hubungan bapak-anak), ”bapak” (patron) dipandang sebagai tumpuan dan sumber pemenuhan kebutuhan material dan bahkan spiritual serta pelepasan kebutuhan emosional ”anak” (client). Sebaliknya, para anak buah dijadikan tulang punggung bapak.

3. Kecenderungan Neo-patrimonialistik 
Dikatakan neo-patrimonalistik karena negara memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi juga masih memperhatikan atribut yang patrimonial. 

Negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga. 

Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonalistik penyelenggaraan pemerintah berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. 

Adapun menurut Affan  Gaffar, negara patrimonalistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut. 

a. Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. 
b. Rule of law lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa. 
c. Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik. 
d. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya lebih besar
Ancaman Indonesia di Bidang Ipolesosbudhankam

Ancaman Indonesia di Bidang Ipolesosbudhankam

Ancaman adalah sesuatu yang membahayakan sehingga harus diantisipasi sedini mungkin. 

Bangsa Indonesia yang sudah berdiri selama lebih dari 70 tahun saat ini tengah dihantui berbagai ancaman di bidang ipolesosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan). Apa saja ancaman tersebut?. 
Ancaman Indonesia di Bidang Ipolesosbudhankam
Demo anarki bukti masyarakat sudah stress
1. Bidang Ideologi
Saat ini kondisi masyarakat semakin panas dan berbagai paham radikal mulai menyerang Pancasila. Upaya-upaya dilakukan segelintir orang atau kelompok untuk mengubah dasar negara Pancasila sehingga ini mengancam keutuhan bangsa. 

Masyarakat yang terpengaruh paham radikal mulai menyusun kekuatan untuk menumbangkan Pancasila yang sudah menjadi konsensus para founding father Indonesia.

2. Bidang Politik
Situasi politik yang memanas membuat Indonesia kini terancam perpecahan. Partai politik saling sikut, meraih simpati, menghalalkan segala cara demi jagoan mereka di pilkada atau pilpres. 

Berbagai ancaman aktual yang mungkin terjadi adalah adanya pertikaian antara kelompok masyarakat karena berbeda pandangan politik. Media massa juga seolah menjadi alat perang politik sehingga masyarakat juga terpengaruh oleh hasutan media.

3. Bidang Ekonomi
Di era globalisasi ini tuntutan kebutuhan hidup makin tinggi namun kondisi kesejahteraan masyarakat masih jauh di bawah rata-rata. 

Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Indonesia karena tidak bisa mewujudkan amanah sila kelima Pancasila. 

Jika ini dibiarkan maka angka kemiskinan akan semakin besar dan kemiskinan adalah pangkal mula semua bentuk kejahatan.

4. Bidang Sosial Budaya
Budaya-budaya lokal kini semakin luntur oleh arus globalisasi dan westernisasi. Sifat-sifat luhur masyarakat Indonesia mulai hilang dan berganti dengan sifat brutal, anarki dan liberal. 

Saat ini kita lebih sering mudah terprovokasi dan mudah digiring opini yang belum tentu benar. Siswa sekolah kini sering banyak tawuran, selesai ujian lalu coret-coret dan melakukan kebrutalan. Ini adalah ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.

5. Bidang Keamanan
Di bidang pertahanan keamanan, saat ini masih banyak kelompok separatis yang menyerang kedaulatan Indonesia. 

Mereka masih ingin memisahkan diri dari Indonesia. Selain itu konflik batas wilayah dengan negara tetangga juga sering memanas dan memicu ketegangan politik. Jika tidak diselesaikan maka ini mengancam keutuhan NKRI di masa depan.

Minggu, Mei 6

Konsep, Pengertian dan Tujuan Hukum Nasional

Konsep, Pengertian dan Tujuan Hukum Nasional

Guys, apa jadinya kalau kehidupan kita tidak memiliki aturan alias hukum?.

Pasti amburadul kan?. Ada hukum aja orang masih aja pada melanggar, apalagi kalau tidak ada hukum. 

Kali ini kita akan coba belajar dulu tentang dasar konsep, pengertian dan tujuan dari hukum.

a. Pengertian Hukum
Hukum itu punya banyak segi dan bentuknya guys. Kalau di Islam, hukum tertinggi adalah yang ada dalam Quran disusul hadist.

Cakupan hukum itu sangat luas sehingga para ahli hukum pun sebenarnya bingung merumuskan definisi hukum yang pasti. Berikut ini beberapa penegrtian hukum menurut para ahli.

1. EM. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
2. E. Utrech
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
3. Leon Duguit
Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
4. O. Notohamidjojo
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakukan manusia dalam pergaulan hidup dan masyarakat negara, yang mengarah pada keadilan, demi terwujudnya perdamaian, tuuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. 
Konsep, Pengertian dan Tujuan Hukum Nasional
Patuhi hukum di negeri ini!
b. Tujuan Hukum
Berikut ini beberapa tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum:
1. Prof. Soebekti
Hukum mengabdi kepada hukum negara. Maka tujuan hukum ialah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.
2. Jeremy Bentham
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.
3. Van Kan
Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.
4. O. Notohamidjojo
Tujuan hukum ada 3 yaitu a) mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, b) mewujudkan keadilan dan c) menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Jadi yang paling utama hukum itu untuk memanusiakan manusia.

Jadi jelas ya guys bahwa hukum itu dibuat manusia (undang-undang) agar kehidupan kita seimbang dan damai. Jadi ayo patuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Sebenarnya bagaimana sih urutan hierarki perundang-undangan di Indonesia itu?. 

Dalam subsistem materi hukum nasional dikenal adanya tata urutan peraturan perundang-undangan RI yang dituangkan dalam bentuk ketetapan MPR No III/MPR/2000. 

Jadi menurut TAP MPR itu tata ururtan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Berikut ini hierarki perundang-undangan di Indonesia.
Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia
1. Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar tertulis NKRI dan memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. Ketetapan MPR RI, merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 45 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dibuat oleh Presiden dalam hal adanya kegentingan yang memaksa dengan ketentuan berikut: Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut: DPR dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengna tidak mengadakna perubahan. Jika ditolak DPR peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.
5. Peraturan Pemerintah, dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
6. Keputusan Presiden, yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi neagra dan administrasi pemerintahan.
7. Peraturan Daerah, merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Perda Propinsi dibuat oleh DPRD Propinsi bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. Peraturan desa atau setingkat dibuat oleh badan perwkilan desa atau yang setingkat sementara tata pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sesuai dengan tata urutan undang-undang diatas maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Jadi semua aturan hukum harus bersinergi dan berasal dari atas (Pancasila dan UUD 45).

Kamis, Mei 3

Makna Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa

Makna Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang sudah disepakati oleh founding father kita dulu. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Lalu apa sebenarnya makna dan hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa itu?. Sila pertama Pancasila merupakan sumber nilai tertinggi dari semua hukum. 

Oleh karena sebagai dasar negara maka sila pertama Pancasila merupakan sumber nilai, dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik yang bersifat material maupun spiritual. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan baik yang material maupun spiritual. 

Masalah negara yang masuk dalam aspek material diantaranya bentuk dan tujuan negara, tertib hukum dan sistem negara. Sementara yang bersifat spiritual antara lain moral agama dan moral peyelenggara negara.
Makna Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa
Lambang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Moh Hatta menegaskan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. 

Dengan sila ini maka politik negara berdasar pada moral yang kuat dan sila ini menjadi dasar yang memimpin kerohanian ke arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujutan dan persaudaraan.

Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara ilmiah filosofis mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan sebab akibat atara Tuhan-Manusia-Negara. Hubungan ini bersifat langsung dan tidak langsung. 

Manusia berkedudukan sebagai mahluk Tuhan YME karena diciptakan. Adapaun Tuhan adalah sebagai 'causa prima' atau penyebab pertama (yang tunggal dari segalanya).

Dalam hubungannya dengan negara maka antar manusia dengan negara terdapat hubungan sebab akibat yang langsung karena negara merupakan lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk manusia dan segala tujuannya pula untuk manusia. 

Adapun kedudukan kodrat manusia adalah sebagai mahluk pribadi dan sebagai mahluk Tuhan YME, oleh sebab itu antara negara dengan Tuhan ada hubungan sebab akibat yang tidak langsung. 

Konsekuensinya negara kebangsaan menurut Pancasila adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu setiap warga neagra juga Berketuhaan Yang Maha Esa dalam arti punya kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing (Pasal 29 ayat 1 dan 2).

Sementara itu kaitannya dengan tertib huku, maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia. 

Dalam pengertian ini ada di Pembukkan UUD 45 terdapat nilai-nilai hukum Tuhan (Alinea II), hukum kodrat (Alinea I), dan hukum etis (Alinea III). Nilai-nilai hukum itu merupakan sumber materi dan nilai dalam setiap perumusan dan produk hukum positif di Indonesia.

Gambar: disini
Pengertian Aspek Trigatra Dalam Wawasan Nusantara

Pengertian Aspek Trigatra Dalam Wawasan Nusantara

Sebuah negara perlu konsep ketahanan yang kuat agar bisa berdiri tegak. Ketahanan sebuah negara harus dijaga agar NKRI ini bisa tetap utuh hingga akhir zaman. 

Menurut konsepsi Ketahanan Nasional disebutkan bahwa seluruh aspek kehidupan nasional dapat diperinci dendan sistematika astagatra yang dibagi ke dalam trigatra dan pancagtra. 

Kita akan bicara tentang aspek trigatra terlebih dahulu. Pengertian aspek trigatra adalah aspek yang berkaitan dengan hal-hal alamiah. 

Aspek trigatra meliputi kondisi geografis, kekayaan alam dan kependudukan. Mari kita cek satu per satu. Baca juga: Aspek pancagatra wawasan nusantara
Pengertian Aspek Trigatra Dalam Wawasan Nusantara
Indonesia punya deposit bahan galian yang besar
a. Aspek Geografi
Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografi berada diantara Benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Hindia. 

Letak geografis ini sangat penting karena menandakan bahwa Indonesia punya suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalur lalu-lintas silang dunia. 

Karena kedudukannya yang strategis ini maka dilihat dari tiga aspek kesejahteraan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau akulturasi. 

Globalisasi yang semakin intens membuat Indonesia menjadi salah satu target industrialisasi.
b. Aspek Kekayaan Alam
Indonesia punya potensi umber daya alam yang melimpah baik yang hayati maupun non hayati. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan banyak ditemukan dari mulai Sabang hingga Merauke. 

Selain itu berbagai bahan galian strategis tersebar secara tidak merata di berbagai pulau. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan berprinsip pada asas keberlanjutan (maksimal, lestari dan berdaya saing).
1. Asas maksimal artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar membuat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Asas lestari artinya pengelolaan usmber daya alam tidak boleh merusak lingkungan dan memperhatikan keseimbangan alam.
3. Asas daya saing artinya hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain.

c. Aspek Kependudukan
Penduduk adalah sekumpulan manusia yang menetap pada suatu wilayah. Faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah faktor kuantitas dan kualitas. 

Faktor kuantitas penduduk terkait dengan jumlah dan sebaran penduduk sementara faktor kualitas terkait dengan kesehatan, pendidikan dan gaya hidup. Baca juga: Ini Dia Dampak Letak Astronomis Indonesia di Kehidupan

Gambar: disini

Kamis, April 26

3 Unsur Konstitutif Negara

3 Unsur Konstitutif Negara

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki pemerintahan sendiri. Lalu apa saja unsur konstitutif suatu negara?. 

Unsur konstitutif negara itu adalah unsur yang menentukan ada atau tidaknya suatu negara. Jadi negara itu wajib memiliki unsur ini. 
a. Penduduk Tetap
Coba sebutkan dimana negara yang gak punya penduduk?. Negara dibentuk oleh manusia untuk memenuhi dan mencapai kebutuhan bersama. Dalam konteks kehidupan negara, sebutan untuk manusia ada bermacam-macam. 

Ada yang menyebutnya penduduk, rakyat atau warga negara. Penduduk ialah sekelompok orang yang mendiami suatu daerah tertentu dalam jangkwa waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Setiap negara memiliki penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

Austin Ranney menggolongkan penduduk suatu negara ke dalam dua yaitu warga negara dan orang asing. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. 

Mereka memberikan kesetiaannya kepada negara itu, menerima perlindungan darinya serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik seperti pemilu.

Orang asing iadalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bermukim di negara tertentu tapi tidak berkedudukan sebagai warga negara guys. 

Mereka ialah warga negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan. 

Perbedaan lainnya setiap warga negara punya hubungan tidak terputus dngan negaranya meski yang bersangkutan telah berdomisili di luar negeri selama ia tidak memutuskan kewarganegaraannya. 

Di sisi lain orang asing hanya punya hubungan dengan negara dimana ia tinggal sejauh ia masih tinggal di negara itu.

b. Wilayah
Sebuah negara harus punya wilayah, kalau tidak terus dimana penduduknya akan tinggal dan menetap?. Wilayah suatu negara dibagi menjadi wilayah daratan, lautan dan udara. Tidak semua negara punya 3 jenis wilayah tersebut. 

Ada negara yang hanya punya daratan dan udara saja seperti Swiss dan ada yang punya semuanya seperti Indonesia kita tercinta. Namun tidak semua negara yang punya ketiga jenis wilayah tersebut bisa maju pesat. 

Batas-batas suatu wilayah negara umumnya ditentukan melalui traktat atau perjanjian antar negara yang saling berbatasan. Batas lautan adalah batas yang paling banyak terjadi sengketa karena sulit dikenali dan disepakati bersama.
3 Unsur Konstitutif Negara
Suasana kegiatan pemerintah di istana negara
c. Pemerintah Berdaulat
Pemerintah adalah sekelompok manusia atau lembaga yang membuat dan melaksanakan aturan-aturan bagi warga negara. Pemerintah suatu negara memiliki kedaulatan ke dalam dan keluar. 

Kedaulatan ke dalam artinya memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur dan menjalankan hukum di negara yang bersangkutan. Kedaulatan ke luara artinya memiliki kedaulatan yang sederajat dengan negara-negara lain sehingga bebas dari campur tangan negara lain.

Rabu, April 25

Negara Dominion, Protektorat dan Uni

Negara Dominion, Protektorat dan Uni

Sebelumnya saya sudah jelaskan tentang negara kesatuan dan federasi. Ada bentuk negara lainnya yang dikemukakan oleh ahli tata negara seperti Kranenburg. 

Ia membedakan bentuk negara berdasarkan "dapat atau tidaknya pemerintah gabungan itu membuat peraturan-peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku bagi semua warga negara bagian". 

Jika bisa maka dinamakan negara serikat dan jika tidak bisa maka itu adalah serikat negara. Selain bentuk kenegaraan yang telah dibahas tadi, bentuk-bentuk kenegaraan lain diantaranya Negara Dominion, Protektorat dan Uni.

a. Negara Dominion
Negara dominion adalah negara yang awalnya itu bekas jajahan Inggris kemudian merdeka dan bedaulat namun tetap mengakui Raja/Ratu Inggirs sebagai raja/ratunya sebagai lambang persatuan mereka. 

Mereka berhak menetukan atau mengurus politik dalam dan luar negerinya sendiri serta bebas keluaran dari ikan bersama itu. Organisasi ini dinamakan negara Commonwealth atau Persemakmuran Inggris. 

Contoh negara persemakmuran diantaranya Malaysia, Kanada, Selandia, Australia dan Brunei. Negara bekas jajahan Inggris ini mayoritas pada maju guys beda halnya dengan negara kita yang bekas jajahan Belanda. 
Negara Dominion, Protektorat dan Uni
Peta negara commonwealth
b. Negara Protektorat
Negara protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain soal hubungan luar negeri dan pertahanan. Masalah tersebut diserahkan urusannya ke negara pelindung. Contoh negara protektorat adalah Monaco yang pernah menjadi protektorat Perancis.

c. Uni
Negara Uni adalah dua negara atau lebih yang masing-masing merdeka dan berdaulat namun punya satu kepala negara yang sama. 

Uni dibagi ked alam Uni Riel, jika negara itu punya alat kepengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama seprti Uni Austria-Hongaria di tahun 1867-1918, Uni Swedia-Norwegia tahun 1915-1905 dan Uni Personal jika hanya kepala negaranya saja yang sama seperti Uni Belanda-Luxemburg tahun 1839-1890, Uni Inggris-Skotlandia tahun 1603-1707.

Bagaimanapun bentuk sebuah negara, yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan negara tersebut agar tercipta keadilan dan kemakmuran bersama. Tidak ada bentuk negara yang sempurna, dan setiap negara punya kelemahan. 

Kalau ingin milih, kenapa Indonesia gak dijajah Inggris aja dahulu biar masuk negara persemakmuran?. 

Mau negara apapun yang menjajah tetap tidak enak dan memang sudah takdirnya Indonesia dijajah Belanda agar persatuan bangsa bisa terwujud.

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Notification
Mau info terbaru tentang artikel blog ini?. Like fanspage guru geografi di facebook!.
Done
close