Guru Geografi: Kewarganegaraan - Blog Guru Geografi Gaul
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kewarganegaraan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, Mei 26

Teori Kebangsaan Hans Kohn, Ernest Renan dan Ratzel

Teori Kebangsaan Hans Kohn, Ernest Renan dan Ratzel

Paham kebangsaan memiliki perspektif berbeda dalam pandangan ahli tata negara. 

Dalam perkembangan suatu bangsa terdapat berbagai macam teori yang merupakan bahan perbandingan bagi para pendiri negara untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter tersendiri. 

Diantara teori-teori itu adalah Teori Kebangsaan Hans Kohn dan Ernest Renan.

1. Teori Hans Kohn
Hans Kohn sebagai seorang ahli antropologi etnik mengemukakan teori tentang bangsa. Hans Kohn menganggap bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. 

Suatu bangsa tubuh dan berkembang dari anasir-anasir serta akar-akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah.

Nampaknya teori kebangsaan yang mendasarkan ras, bahasa dan unsur lain yang sifatnya primordial dewasa ini tidak mendapat tempat di kalangan bangsa-bangsa di dunia. 

Serbia berupaya untuk membangun bangsa berdasarkan kesamaan ras, bahasa dan agama anmun nampaknya mengalami tantangan dunia internasional. 

Demikian pula yang terjadi di Isarel yang menginginkan Zionis Raya berdasarkan ras Yahudi dan hingga kini menimbulkan konflik tak bertuan di TImur Tengah. 
Teori Kebangsaan Hans Kohn, Ernest Renan dan Ratzel
Bangsa Indonesia adalah raja maritim
2. Teori Ernest Renan
Hakikat bangsa ditinjau secara ilmiah oleh ahli Perancis tahun 1982 Ernest Renan. Ia mengadakan suatu kajian ilmiah tentang bangsa berdasarkan psikolgi etnik. 

Setelah melakukan tinjauan historik tentang pertumbuhan masyarakat zaman purba, zaman pertengahan hingga abad ke 19 tentang bentuk-bentuk pergaulan hidup serta muncul dan hilangnya sebuah bangsa maka ia mendapatkan penegasa terkait prinsip-prinsip bangsa. 

Menurut Renan pkok-pokok pikiran tentang bangsa adalah sebagai berikut:
- Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian
- Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar
- Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Oleh karena sejarah berkembang terus maka kemudian 
- Bangsa bukan sesuatu yang abadi
- Wilayah dan ras bukanlah penyebab timbulnya bangsa. Wilayah memberikan ruang dimana bangsa hidup, sementara manusia membentuk jiwanya. Dalam kaitan ini Renan kemudian menyimpulkan bangsa bangsa adalah suatu jiwa dan asas kerohanian.

Lebih lanjut Renan menegaskan bahwa faktor-faktor yang membentuk jiwa bangsa adalah sebagai berikut:
- Kejayaan da kemuliaan di masa lalu
- Suatu keinginan hidup bersama baik di masa kini dan masa depan
- Penderitaan bersama sehingga semuanya merupakan
- Le capital social atau model sosial bagi pembentukkan dan pembinaan paham kebangsaan. Namun yang terlebih penting adalah bukan apa yang berakar di masa silam melainkan apa yang harus dikembangkan di masa depan. Hal ini memerlukan suatu:
- Persetujuan bersama pada waktu masa kini yaitu suatu musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di saat sekarang yang mengandung hasrat
- Keinginan untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk:
- Berani memberikan pengeorbanan. Oleh karena itu jika suatu bangsa ingin hidup terus maka pengorbanan ini harus terus ditumbuhkan. 
- Pemungutan suatu riap hari menjadi syarat mutlak bagi hidupnya suatu bangsa serta pembinaan bangsa

3. Teori Kebangsaan Ratzel
Toeri kebangsaan baru mengungkapkan relasi antara wilayah geografi dengan bangsa adalah Frederich Ratzel dalam bukunya "Political Geograpy". 

Teori ini menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang hidup. Agar bangsa itu hidup subur dan kuat maka memerlukan ruangan untuk hidup. 

Negara - negara besar menurut Ratzel memiliki semangat ekspansi, militerisme serta optimisme. Toeri negara modern ini di Eropa mendapat sambutan hangat namun sisi negatifnya adalah menimbulkan semangat Chauvinisme.
Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Berkeadilan Sosial

Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Berkeadilan Sosial

Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila yang sudah menjadi konsensus para founding father negara.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial yang artinya bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sifat kodrat individu dan mahluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. 

Manusia itu pada dasarnya adalah adil dan beradab, yang artinya manusia harus adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama baik di dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan yang meliputi tiga hal yaitu keadilan distributif yaitu negara terhadap warganya, keadilan legal yaitu warga negara terhadap negaranya untuk menaati perundang-undangan dan keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antar warga satu dengan warga lainnya.
Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Berkeadilan Sosial
Pembangunan harus berkeadilan sosial
Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). 

Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan "ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". 

Dalam hal in maka Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berkeadilan sosial dalam mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup masyarakat.

Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam negara kebangsaan mengharuskan negara untuk menciptkan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum. 

Sehingga sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi tiga syarat pokok yaitu 1. pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, 2. peradilan yang bebas dan 3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 45 pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat 2 dan pasal 31 ayat 1. 

Dalam realiasi keadilan sosial maka negara wajib melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah NKRI agar terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Gambar: disini
Pengertian, Hakikat dan Ciri Sebuah Negara Menurut Austin Ranney

Pengertian, Hakikat dan Ciri Sebuah Negara Menurut Austin Ranney

Negara di dunia ini ada banyak sekali dan kita sekarang tinggal di Negara Indonesia bukan?. Lalu apakah negara itu sama dengan organisasi?. 

Bagaimana sebuah negara bisa terbentuk?. Kali ini kita akan coba memahami tentang pengertian dan hakikat sebuah negara. Istilah negara adalah terjemahan dari bahasa Inggris state, bahasa Belanda dan Jerman staat dan bahasa Perancis etat. 

 Kata-kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Ltin status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Sementara itu menurut Franz Magnis Suseno, negara merupakan satu kesatuan masyarakat politik. Fungsinya adalah membuat, menerapkan dan menjamin berlakunya norma kelakukan untuk seluruh masyarakat. 

Norma ini berlaku dengan pasti yang artinya negara tidak membiarkan aturan-aturannya dilanggar. Jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. 

Sebagai perwujudan kedaulatan yang dimiliki maka negara punya sifat-sifat khusus yang hakiki. Menurut Austin Ranney ada 4 perbedaan negara dengan organisasi lainnya yaitu:
Pengertian, Hakikat dan Ciri Sebuah Negara Menurut Austin Ranney
Negara Indonesia berdaulat
Cakupan Kewenangan
Negara: menyeluruh, mencakup semua warga negara, keanggotaan tak bersfiat sukarela, bukan atas kehendak bebas yang bersangkutan
Organisasi: terbatas pada bidang tertentu, hanya terbatas pada anggota organisasi, keanggotaannya bersifat sukarela

Sifat Aturan Yang Dibuat
Negara: lebih mengikat setiap warga masyarakat
Organisasi: kurang mengikat

Jenis Sanksi
Negara: memiliki monopoli yang sah untuk memenjarakan dan menghukum mati pelanggar hukum
Organisasi: denga, tebusan tertentu, pemecatan anggota

Kekuatan Penegarakan Aturan
Negara: melimpah (tentara, polisi, dan persenjataan lain)
Organisasi lain: relatif kecil

Rabu, Mei 9

Sejarah Awal Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950

Sejarah Awal Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950

Negara Indonesia saat ini berbentuk kesatuan atau NKRI, tapi tahukah kamu bawa dulu Indonesia sempat berbentuk Serikat?. Jadi gini ceritanya, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB maka ditandatangani suatu persetujuan diantara Ratu Belanda Yuliana dan Wakil Indonesia di Den Haag pada 27 Desember 1949 tentang Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB diantaranya:

1. Konstitutsi RIS menentukan bentuk neagra serikat atau federasi yaitu 16 negara bagian.
2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal dimana menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen.
3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.
Sejarah Awal Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950
Konferensi Meja Bundar
Berdirinya negara RIS dalam sejarah Indonesia adalah salah satu taktik politik untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana tercantum dalam alinea IV. Maka muncul gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu dengan menggabungkan diri dengan negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta walau pada saat itu negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja. Seiring berjalannya waktu, negara bagian dalam RIS ini tinggal 3 buah saja yaitu Negara bagian RI Proklamasi, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.

Akhirnya nih berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI pada 19 Mei 1950, maka semua negara bagian besatu dalam bingkan negara kesatuan dengan Konstitusi Sementara berlaku sejak 17 Agustus 1950. Walaupun UUDS 1950 telah menjadi tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi, pancasila dan UUD 45 namun kenyataannya masih berorientasi pada pemerintahan yang berasas liberal sehingga isi maupun jiwanya menyimpang dari Pancasila. Ini disebabkan hal berikut:

1. Sistem multipartai dari kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata berumur jagung 6-8 bulan. Hali ini berakibat tidak mampunya pemerintah untuk menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan, gangguan keamanan dan penyelewengan dalam masyarakat.
2. Secara ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950 tidak berhasil mendekati perumusan otentik pembukaan UUD 45 yang dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga ada penyimpangan. Namun bagaimanapun, UUDS 50 ini merupakan strategi ke arah negara RI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dari dari awalyaRepublik Indonesia Serikat.

Gambar: disini

Senin, Mei 7

3 Ciri Budaya Politik di Indonesia Menurut Affan Gaffar

3 Ciri Budaya Politik di Indonesia Menurut Affan Gaffar

Politik adalah bagiandari kehidupan manusia tanpa terkecuali. Bicara politik tentu bagi sebagian orang sangat menjijikan dan cenderung tidak peduli. 

Namun kamu harus tahu bahwa semua kehidupan kita dalam bernegara itu dipengaruhi oleh kebijakan politik guys seperti harga BBM, rumah, bahan pangan dan lainnya. 

Jadi kita harus aktif berpolitik memilih pemimpin yang terbaik menurut kita. Berbicara tentang budaya politik di Indonesia, Affan Gaffar mengatakan bahwa budaya politik di Indonesia memiliki 3 ciri dominan sebagai berikut:

1. Hierarki yang tegas
Sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat hierarkis yang menunjukkan adanya pembedaan atau tingkatan atas dan bawah. 

Stratifikasi sosial yang hierarki ini nampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dan rakyat. Wah, jadi seperti kasta Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra aja ya guys.

Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial jenis ini terlihat pula saat cara penguasa memandang dirinya dan rakyatnya. 

Mereka cenderung merendahkan rakyatnya karena sang penguasa ini sudah baik, pemurah dan pelindung rakyat. Maka rakyat harus patuh, tunduk, setia dan taat pada penguasa negara. 
3 Ciri Budaya Politik di Indonesia Menurut Affan Gaffar
Demonstasi adalah kegiatan politik partisipatif
2. Kecenderungan patronage
Kecenderungan patronage adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage, baik di kalangan penguasa dan masyarakat maupun pola hubungan patron-client. Pola hubungan ini bersifat individual. 

Antara dua individu, yaitu patron dan client, terjadi interaksi timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. 


Patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan kasih sayang, bahkan materi. 

Kemudian, client memiliki sumber daya berupa dukungan, tenaga, dan kesetiaan. Menurut Yahya Muhaimin, dalam sistem bapakisme (hubungan bapak-anak), ”bapak” (patron) dipandang sebagai tumpuan dan sumber pemenuhan kebutuhan material dan bahkan spiritual serta pelepasan kebutuhan emosional ”anak” (client). Sebaliknya, para anak buah dijadikan tulang punggung bapak.

3. Kecenderungan Neo-patrimonialistik 
Dikatakan neo-patrimonalistik karena negara memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi juga masih memperhatikan atribut yang patrimonial. 

Negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga. 

Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonalistik penyelenggaraan pemerintah berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. 

Adapun menurut Affan  Gaffar, negara patrimonalistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut. 

a. Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. 
b. Rule of law lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa. 
c. Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik. 
d. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya lebih besar
Ancaman Indonesia di Bidang Ipolesosbudhankam

Ancaman Indonesia di Bidang Ipolesosbudhankam

Ancaman adalah sesuatu yang membahayakan sehingga harus diantisipasi sedini mungkin. 

Bangsa Indonesia yang sudah berdiri selama lebih dari 70 tahun saat ini tengah dihantui berbagai ancaman di bidang ipolesosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan). Apa saja ancaman tersebut?. 
Ancaman Indonesia di Bidang Ipolesosbudhankam
Demo anarki bukti masyarakat sudah stress
1. Bidang Ideologi
Saat ini kondisi masyarakat semakin panas dan berbagai paham radikal mulai menyerang Pancasila. Upaya-upaya dilakukan segelintir orang atau kelompok untuk mengubah dasar negara Pancasila sehingga ini mengancam keutuhan bangsa. 

Masyarakat yang terpengaruh paham radikal mulai menyusun kekuatan untuk menumbangkan Pancasila yang sudah menjadi konsensus para founding father Indonesia.

2. Bidang Politik
Situasi politik yang memanas membuat Indonesia kini terancam perpecahan. Partai politik saling sikut, meraih simpati, menghalalkan segala cara demi jagoan mereka di pilkada atau pilpres. 

Berbagai ancaman aktual yang mungkin terjadi adalah adanya pertikaian antara kelompok masyarakat karena berbeda pandangan politik. Media massa juga seolah menjadi alat perang politik sehingga masyarakat juga terpengaruh oleh hasutan media.

3. Bidang Ekonomi
Di era globalisasi ini tuntutan kebutuhan hidup makin tinggi namun kondisi kesejahteraan masyarakat masih jauh di bawah rata-rata. 

Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Indonesia karena tidak bisa mewujudkan amanah sila kelima Pancasila. 

Jika ini dibiarkan maka angka kemiskinan akan semakin besar dan kemiskinan adalah pangkal mula semua bentuk kejahatan.

4. Bidang Sosial Budaya
Budaya-budaya lokal kini semakin luntur oleh arus globalisasi dan westernisasi. Sifat-sifat luhur masyarakat Indonesia mulai hilang dan berganti dengan sifat brutal, anarki dan liberal. 

Saat ini kita lebih sering mudah terprovokasi dan mudah digiring opini yang belum tentu benar. Siswa sekolah kini sering banyak tawuran, selesai ujian lalu coret-coret dan melakukan kebrutalan. Ini adalah ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.

5. Bidang Keamanan
Di bidang pertahanan keamanan, saat ini masih banyak kelompok separatis yang menyerang kedaulatan Indonesia. 

Mereka masih ingin memisahkan diri dari Indonesia. Selain itu konflik batas wilayah dengan negara tetangga juga sering memanas dan memicu ketegangan politik. Jika tidak diselesaikan maka ini mengancam keutuhan NKRI di masa depan.

Minggu, Mei 6

Konsep, Pengertian dan Tujuan Hukum Nasional

Konsep, Pengertian dan Tujuan Hukum Nasional

Guys, apa jadinya kalau kehidupan kita tidak memiliki aturan alias hukum?.

Pasti amburadul kan?. Ada hukum aja orang masih aja pada melanggar, apalagi kalau tidak ada hukum. 

Kali ini kita akan coba belajar dulu tentang dasar konsep, pengertian dan tujuan dari hukum.

a. Pengertian Hukum
Hukum itu punya banyak segi dan bentuknya guys. Kalau di Islam, hukum tertinggi adalah yang ada dalam Quran disusul hadist.

Cakupan hukum itu sangat luas sehingga para ahli hukum pun sebenarnya bingung merumuskan definisi hukum yang pasti. Berikut ini beberapa penegrtian hukum menurut para ahli.

1. EM. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
2. E. Utrech
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
3. Leon Duguit
Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
4. O. Notohamidjojo
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakukan manusia dalam pergaulan hidup dan masyarakat negara, yang mengarah pada keadilan, demi terwujudnya perdamaian, tuuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. 
Konsep, Pengertian dan Tujuan Hukum Nasional
Patuhi hukum di negeri ini!
b. Tujuan Hukum
Berikut ini beberapa tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum:
1. Prof. Soebekti
Hukum mengabdi kepada hukum negara. Maka tujuan hukum ialah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.
2. Jeremy Bentham
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.
3. Van Kan
Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.
4. O. Notohamidjojo
Tujuan hukum ada 3 yaitu a) mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, b) mewujudkan keadilan dan c) menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Jadi yang paling utama hukum itu untuk memanusiakan manusia.

Jadi jelas ya guys bahwa hukum itu dibuat manusia (undang-undang) agar kehidupan kita seimbang dan damai. Jadi ayo patuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Sebenarnya bagaimana sih urutan hierarki perundang-undangan di Indonesia itu?. 

Dalam subsistem materi hukum nasional dikenal adanya tata urutan peraturan perundang-undangan RI yang dituangkan dalam bentuk ketetapan MPR No III/MPR/2000. 

Jadi menurut TAP MPR itu tata ururtan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Berikut ini hierarki perundang-undangan di Indonesia.
Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia
1. Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar tertulis NKRI dan memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. Ketetapan MPR RI, merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 45 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dibuat oleh Presiden dalam hal adanya kegentingan yang memaksa dengan ketentuan berikut: Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut: DPR dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengna tidak mengadakna perubahan. Jika ditolak DPR peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.
5. Peraturan Pemerintah, dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
6. Keputusan Presiden, yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi neagra dan administrasi pemerintahan.
7. Peraturan Daerah, merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Perda Propinsi dibuat oleh DPRD Propinsi bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. Peraturan desa atau setingkat dibuat oleh badan perwkilan desa atau yang setingkat sementara tata pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sesuai dengan tata urutan undang-undang diatas maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Jadi semua aturan hukum harus bersinergi dan berasal dari atas (Pancasila dan UUD 45).

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Notification
Mau info terbaru tentang artikel blog ini?. Like fanspage guru geografi di facebook!.
Done
close