Konsep Pembagian Kekuasaan Horizontal dan Vertikal di Indonesia

- August 02, 2017
Kekuasaan sangat penting bagi suatu negara karena ia berwenang untuk mengatur jalannya suatu negara.
Di Indonesia pembagian kekuasaan terdiri dari dua bagian yaitu kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh UUD 45. Baca juga: Faktor banyaknya bencana terjadi di Indonesia

Konsep Pembagian Kekuasaan Horizontal dan Vertikal di Indonesia
Bupati Bantaeng sukses membangun daerahnya yang awalnya tertinggal
a. Pembagian kekuasaan secara horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan pada tingkar pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen UUD 45. Pergeseran yaitu dari tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara yaitu:
1. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang dan presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 45.
2. Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh badan legislatif yang sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Kekuasaan yudikatif, merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi..
4. Kekuasaan konstitutif, merupakan kekuasaan negara untuk mengubah dan menetapkan UUD 45 dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, merupakan kekuasaan yang berkaitan dnegan penyelenggaran pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Kekuasaan moneter, merupakan kekuasaan negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Baca juga: Perbedaan kutub utara dan selatan

b. Pembagian kekuasaan secara vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yaitu propinsi, kota dan kabupaten. Semua daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.   

Baca juga:  
Beda GDP, GNP dan GNI itu disini.
Nilai budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan

Pembagian kekuasaan secara vertikal menyebabkan adanya hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai akibat dari penerapan asas desentralisasi atau otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendirinya dengan pengawasan dari pusat. Baca juga: Kode Diskon Quipper Video, solusi E-Learning Indonesia
Gambar: disini
Comments
0 Comments

Berkomentar yang baik ya!

 

Start typing and press Enter to search