Masalah Tata Kelola Maritim Indonesia - Gurugeografi.id

Masalah Tata Kelola Maritim Indonesia

- May 06, 2019
Halo gan, gimana nih udah tau kan kabar ada kapal laut Vietnam yang menabrak kapal perang RI di laut Natuna baru-baru ini. Aduh, gimana nih masa negara kita dikadalin gitu sih di perairan sendiri. Lalu kita harus gimana?. Apa kita tenggelamin aja kalau kata Bu Susi?. Tentang gak usah jauh-jauh dulu karena kita akan belajar tentang berbagai macam permasalahan tata kelola maritim Indonesia yang kompleks.

Tata kelola sumber daya kelautan di Indonesia hingga saat ini masih memiliki banyak permasalahan. Sebagai Negara maritim tentunya pemerintah harus berupaya meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat. Isu strategis dan permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia antara lain: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan hukum (law enforcement); dan 3) pelaku usaha perikanan.

a.    Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management)
Lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan masalah umum yang ada pada tata kelola perikanan di Indonesia. Indikasinya terlihat dari tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Contohnya untuk perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala padat tangkap (overfishing). Sementara itu di kawasan timur Indonesia, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan belum optimal atau masih underfishing. 

Dampak dari fenomena tersebut adalah adanya over exploitation di wilayah tangkapan tertentu. Nelayan umumnya menjadi miskin karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu konflik antar nelayan juga sangat rawan terjadi. Di sisi lain daerah yang masih belum optimal tangkapan ikannya dibiarkan begitu saja dan banyak dimasuki oleh kapal nelayan illegal dari Negara lain. 
Peledakan kapal pencuri ikan di Indonesia
b.    Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia masih relatif belum terlalu kuat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini mengakibatkan kerugian Negara baik dari sisi ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah Negara sehingga rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Contoh nyata adalah masih maraknya nelayan asing yang mencuri di perairan Indonesia dengan bebas.

c.    Pelaku Usaha Perikanan

Isu strategis lainnya adalah pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup handal tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak. Akibatnya tidak sedikit pelaku usaha perikanan yang melakukan praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan yang berbahaya bagi kelangsungan sumber daya ikan, lingkungan dan manusianya. 

Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya.

Berkomentarlah dengan bahasa yang baik!. Komentar spam, link aktif akan langsung dihapus. Terimakasih.

 

Start typing and press Enter to search