Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan dalam hal ini presiden. Soekarno.
Era demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan Presiden Soekarno di dalam pembukaan sidang konstituante pada 10 November 1956.
Lahirnya demokrasi terpimpin menjadi tanda berakhirnya era demokrasi liberal di Indonesia dengan mundurnya Ir. Djuanda sebagai perdana menteri.
Apa tujuan dari diberlakukannya demokrasi terpimpin?.
1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia.
2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.
Ada 3 hal utama yang melatarbelakangi keputusan presiden memberlakukan demokrasi terpimpin di Indonesia yaitu:
1. Aspek Politik
Konstituante dinilai gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
2. Aspek Keamanan
Banyak terjadi gerakan separatis di berbagai daerah di masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidastabilan keamanan negara.
3. Aspek Ekonomi
Sering terjadi pergantian kabinet menyebabkan program-program yang dirancang tidak dapat dilaksanakan maksimal.
Lalu apa saja ciri perpolitikan di era demokrasi terpimpin?.
1. Kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas alias absolut
Soekarno memegang kendali penuh atas semua kebijakan negara. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Peran Militer Semakin Besar
Masa itu militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan pada pemrintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia.
3. Komunis berkembang pesat
Pada masa itu, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat.
4. Sentralisasi Pemerintah Pusat
Sistem demokrasi terpimpin menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan.
5. Anti Kebebasan Pers
Pers yang berperan sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers membuat sebagian besar media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal.
6. Pelanggaran HAM Terjadi Pelanggaran HAM
Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah.
